Megawati Jabarkan Pertanggungjawaban

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Mantan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri meyakini akan ada generasi baru, termasuk dalam politik pada 2019. Menurut dia, adanya generasi baru tersebut tidak terlepas dari adanya sejarah.

”Bagi saya, sejarah adalah harta karun yang begitu berharga. Menjadi pekerjaan rumah kita untuk terus melakukan penggalian kebenaran sejarah,” kata Megawati saat orasi ilmiah berkaitan dengan bernegara dengan satu ideologi dalam penanugrahan dokter Honoris Clausa di Graha Sanusi Unpad, Kota Bandung, kemarin (25/5).

Dia menegaskan, mempelajari sejarah memerlukan proses berpikir kritis. Bukan hanya itu, dalam orasi ilmiahnya, perempuan yang akrab disapa Mba Mega tersebut juga mengungkapkan pertanggungjawaban sejarah atas persoalan penting ketika menjabat presiden.

Terdapat tiga pertanggung jawaban sejarah yang dia sebutkan. Di antaranya, terkait sengketa Sipadan dan Ligitan, lalu kepulauan Nipah dan Proyek LNG Tangguh antara Indonesia dengan RRT.

”Pertana terhadap Sengketa Sipadan dan Ligitan, saat itu saya melalui Menteri Luar Negeri untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligitan tetap menjadi bagian dan Indonesia,” tegasnya.

Akan tetapi, argumen yang diterima hanyalah Mahkamah Internasional melalui dokumen commond wealth. Dalam dokumen tersebut, kata dia, adanya mercusuar dan konservasi penyu menjadi bukti bahwa Inggris pernah menjajah Malaysia. Sedangkan Indonesia, dianggap tidak memiliki hak atas wilayah kedua pulau tersebut.

Menurut dia, Belanda pernah masuk Sipadan Ligitan dengan jangka waktu singkat. Bahkan, tidak melakukan apapun. Sedangkan, kondisi Pulau Nipah hampir tenggelam akibat pengerukan pasir oleh Singapura. ”Ketika pulau tersebut hilang dan tenggelam, maka batas wilayah Singapura semakin luas,” ucapnya.

Dia mengaku, tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Makanya, saat itu, dia mengklaim segera memerintahkan untuk menimbun kembali pulau Nipah. Klaim lainnya, Megawati mengaku, melakukan peninjauan bersama Singapura dan menunjukkan Pulau Nipah adalah bagian dari wilayah kedaulan Indonesia.

”Terakhir, pada proyek LNG tangguh antara Indonesia dengan RRT, pada saat itu bukan hanya Indoneeia yang dalam keadaan kritis, tetapi dunia pun sedang dilanda resesi,” tuturnya.

Pada saat krisis, konsumsi gas domestik juga belum siap karena perlu dibangun insfrastruktur. Serta gas Indonesia harus bersaing dengan Rusia dan Australia. Akhirnya, pihaknya memutuskan untuk melakukan lobi diplomatik.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan