bandungekspres.co.id, LENGKONG – Ratusan mahasiswa mengikuti seminar dan diskusi publik bertajuk ”Reshuffle Kabinet dan Pengaruhnya bagi Pembangunan Indonesia” di Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Pasundan (Unpas) belum lama ini.
Seminar dan diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua Persatuan Orangtua Peserta Didik Jabar Mansurya Manik, Dosen UPI Muhamad Iqbal, dan Ketua HMI Bandung Ganjar Darussalam.
Menurut Mansurya, soal reshuffle tidak menjadi masalah. Tapi apakah dengan reshuffle pemerintah sudah menjalankan fungsinya sesuai amanat pembukaan UUD 45? Fungsi pemerintahan salah satunya menyejahterakan rakyat.
”Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menyejahterakan rakyatnya? mencerdaskan bangsa? bagaimana biaya pendidikan, SD, SMP katanya gratis, darimana? Ini pembodohan terstruktur, biaya gratis darimana? wong cuma biaya pendidikan, kalau sudah ada pakaiannya, buku-bukunya, itu baru gratis,” ujar Mansurya.
Menurut dia, saat ini masyarakat makin cerdas. Mereka tidak peduli dengan reshuffle. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesejahteraan. ”Kabinet sekarang ini sudah menjalankan poin-poin di atas belum, memajukan pendidikan, mensejahterakan rakyatnya?” tanya dia.
Sebab itu, Mansurya mengajak untuk mengembalikan semuanya ke Pembukaan UUD 1945. Karena hanya itu solusinya. Sementara, pembicara lain, M Iqbal melihat reshuffle jilid II akan ada efek domino.
”Politik itu harus realistis, take and give. Ketika Golkar dan PAN sudah bergabung, di reshuffle, mereka dapat jatah menteri,” papar Iqbal.
Iqbal mencontohkan, PPP yang sekarang di ambang batas, ada tarik menarik kepentingan. Menurut Iqbal, kekuatan koalisi Indonesia Hebat (KIH) ada 374 kursi, PPP jadi kuda penentu, mendukung KIH atau tidak. Jika didukung PPP, total KIH menjadi 386 orang, lebih besar dari kursi DPR 374 kursi. ”Dan yang terjadi adalah mereka bisa merevisi UU KPK dan UU pajak (pengampunan). Jadi mau dibawa kemana nasib bangsa ini, targetnya apa?,” pungkasnya. (dn/fik)
