oleh

Kerjasama Kota Bandung dan Kabupaten Solusi Komplik Perbatasan

”Tak sebatas masalah sampah dan banjir, di dalamnya terkandung lingkup penataan kawasan dan ruang publik. Kita memiliki ruang-ruang publik yang sama,” terang Yossi.

Permasalahan lain yang termuat dalam kesepakatan itu, penanganan transportasi dan perhubungan, pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, promosi pengembangan industri, perdagangan dan investasi.

Di Gedung DPRD Kota Bandung,  Wakil Ketua Komisi A Rizal Khairul menekankan, kerjasama lintas Kota-Kabupaten yang beririsan, terkait transportasi harus ada kesepahaman dalam memanfaatkan teknologi informasi, terutama dalam pola terapan.

Mengesampingkan komunikasi, akan memunculkan masalah. Tetapi, jalinan itu terbangun masalah yang dirasakan masyarakat tidak berujung saling lempar tanggungjawab.

”Sisi perizinan harus mendapat perhatian khusus. Sehingga, ada kesepahaman serta batasan. Itu, tidak lepas campur tangan mediasi Pemerintah  Provinsi Jawa Barat,” kata politikus Partai Golkar ini.

Ketika ada perizinan yang berimplikasi menimbulkan masalah. Maka, kedua belah pihak tidak perlu mengeluarkan regulasi itu. Misalnya, sebut Rizal, BPLH Kota Bandung, tak mengeluarkan izin pembuangan limbah. Otomatis, Pemkab juga melarang ada lokasi pengolahan limbah. ”Sinergitas itu, ciptakan kerukunan,” tukas Rizal.

”Validitas data harus jadi acuan, karena akan berdampak sosial,” imbuh Rizal. Sehingga, keakuratan kinerja tim tak sebatas angka-angka dan modal potensi. Melainkan, harus melawati kajian ilmian, adanya naskah akademik untuk promosi dan pembanguna, hasil survey lapangan, lebih penting lagi sudah perhitungkan kemaslahatan yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan rakyat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.