bandungekspres.co.id – Para kepala desa di Jawa Barat memertanyakan penundaan program bantuan gubernur (bangub) untuk infrastruktur di tahun ini. Padahal, bangub tersebut sangat diperlukan oleh setiap desa untuk pembangunan di masing-masing wilayah di Jawa Barat, termasuk di Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang.
Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Desa Kabupaten Bandung Barat Agus Karyana menjelaskan, rencananya 5400 kepala desa di Jawa Barat akan mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, 30 Maret 2016. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan para kepala desa lantaran program bangub dihentikan di tahun ini. ’’Padahal rencananya bangub itu diberikan sebesar Rp100 juta/desa. Tapi justru dihilangkan dengan alasan tidak jelas,” sesalnya kepada wartawan di Lembang, kemarin.
Agus yang juga Kepala Desa Gudangkahuripan ini kecewa dengan penundaan tersebut. Bahkan, para kades di Kabupaten Bandung Barat juga mengaku kecewa dan siap untuk melakukan aksi unjuk rasa. ’’Apalagi penundaan ini tidak jelas sampai kapan. Padahal, setiap desa membutuhkan bantuan ini,” katanya.
Selain masa penundaan, kata dia, kades meminta penjelasan alasan penundaan itu mengingat anggaran program ini bersumber dari APBD provinsi. ’’Anggaran program ini sudah dialokasikan dalam APBD provinsi, jika tidak dicairkan akan kemana. Dan hingga saat ini tidak ada penjelasannya kepada kami,” paparnya.
Selain itu, imbuh dia, alasan kades menginginkan program ini segera digulirkan lantaran kebutuhan masyarakat desa untuk pembangunan infrastruktur sangat mendesak. Sehingga bantuan ini akan langsung dirasakan masyarakat luas. ’’Dengan adanya penundaan buat kami tentu menjadi kekecewaan karena untuk penataan infrastruktur di wilayah juga bakal tertunda,” ujarnya.
Selain bangub sebesar Rp 100 juta yang ditunda, pada tahun ini juga program listrik masuk desa (lisdes) dan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihilangkan. Tentu hal ini mengundang pertanyaan besar dan kekecewaan para kepala desa. Pasalnya, program yang didanai dari APBD Jawa Barat itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.
Agus mengungkapkan, tahun ini sudah tidak ada lagi program lisdes dan rutilahu dari bantuan provinsi. Padahal, di tahun 2015 lalu program ini masih berjalan dan bantuan ini dirasakan oleh masyarakat Lembang khususnya di Desa Gudangkahuripan.
