Dikarenakan SDA sulit mengakses pertemuan, dia menunjuk Fernita Darwis sebagai penangungjawab untuk menjadi perantara komunikasi Muktamar Jakarta. ’’Ini sudah saya serahkan ke Waketum Emron Pangkapi,” tandas Epyardi.
Sementara, Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi yang baru dikukuhkan menjalankan tugas dan wewenang sebagai ketua umum akan memproses surat yang dikirimkan SDA sesuai ketentuan partai.
Dalam surat itu di antaranya SDA menginstruksikan pengurus partai membentuk majelis islah untuk muktamar. ’’Seluruh surat dari manapun datangnya kita terima, tetapi setiap surat akan kita proses dan pelajari sesuai mekanisme,” ujar Emron di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
Soal majelis islah, Emron menegaskan, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP itu tidak legal. Yang tercantum hanyalah mukernas sebagai jalan untuk berlangsungnya muktamar.
’’Mukernas ini lembaga kekuatan kedua setelah muktamar. Mukernas tidak ada rekomendasi itu (majelis islah, red),” tukasnya.
Kendati demikian, Emron akan mempelajari dulu usul SDA yang tercantum dalam surat itu. ’’Pak SDA kirim surat, kita pelajari surat beliau,” tegasnya.
Pria kelahiran Pangkalpinang itu menuturkan, saat ini kesulitan untuk berkomunikasi dengan SDA. Sebab, namanya tidak terdaftar pada catatan SDA di pengadilan negeri terkait siapa saja yang diperkenankan bertemu. ’’Saya sebagai waketum tidak terdaftar namanya,” sebut dia.
Karena kesulitan itu, Mukernas PPP mengukuhkan namanya untuk menjalankan tugas-tugas SDA. Karenanya, Emron meminta agar seluruh kader PPP mematuhi kepengurusannya yang notabene tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.
Hal itu dimaksudkan agar terselenggaranya islah melalui muktamar secara utuh. ’’Tidak ada dualisme partai, PPP satu, roda oranisasi hanya satu, dipimpin Emron,’’ pungkasnya. (dna/vil)