bandungekspres.co.id– Dua vihara terbesar di Kota Bandung, Vihara Darma Ramsi dan Giri Metaa, ngotot ingin menjadi penyelenggara kirab budaya Cap Go Meh. Namun, hingga mendekati waktu kegiatan, izin event akbar ini belum dikeluarkan.
Melihat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sebetulnya yang ditunjuk jadi pelaksana kirab budaya Cap Go Meh adalah Vihara Giri Metta. Namun, di lapangan, yang sudah menentukan waktu kegiatan justru Vihara Darma Ramsi.
Kegaduhan itu menjadi sorotan DPRD Kota Bandung. Komisi D pun berinisiatif mengundang Disbudpar dan pengelela Vihara Giri Metta kemarin (23/2).
Dari keterangan Disbudpar dan Vihara Giri Metta, terungkap adanya ketidakkonsistenan pihak terkait. Pasalnya, hingga rapat koordinasi ditutup, tidak disepakati siapa penyelenggara kirab budaya Cap Go Meh, maupun tanggal pasti.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Herlan Joerliawan Sumardi menyatakan, pihaknya bertindak sebatas kajian teknis. Keputusan penyelenggara kirab budaya ada di tangan Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Iming Ahmad, yang juga harus menunggu petunjuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Sedangkan pihak Vihara Giri Metta, meski sudah mengantongi rekomendasi yang akan berakhir 28 Februari mendatang, ragu dengan waktu yang mepet. Dan sejauh ini belum mengantongi izin kepolisian.
Andrea, juru bicara Vihara Giri Metta menyanggupi pelaksanaan digelar akhir Maret mendatang. Itupun bilamana ada kepastian penunjukan pihaknya satu-satunya pelaksana kegiatan kirab budaya Cap Go Meh. ”Bila digelar melalui gabungan dua vihara, tidak mungkin. Pasalnya, pihak Vihara Darma Ramsi-pun ngotot ingin jagi penyelenggara,” ujar Andrea.
Berkaca dari kondisi itu, Komisi D DPRD Kota Bandung, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pemkot Bandung. Namun, berpesan agar tetap menjaga kondusuvitas kota.
Wakil Ketua Komisi D Endrzal Nazar mengatakan, pihak vihara harus mengurus terlebih dahulu perizinan, terutama menyangkut izin keramaian. Di samping itu, dari pertemuan ini harus ada tindak lanjut.
Anggota Komisi D, Hasan Faoji menilai sengketa itu akibat sikap pemerintah yang terlalu memberi harapan pada masing-masing kelompok. Maka, terkesan ada satu kelompok yang memaksakan kehendak. ”Lihat saja,Vihara Giri Metta sudah miliki rekomendasi, tetapi masih bisa diganjal. Saya minta pemerintah tegas,” tukas Oji sapaan akrab politikus Gerindra ini.
