Yang paling utama, kata Franky, pemerintah harus memperbaiki akurasi data pangan. Selama ini masalah pangan selalu menjadi polemik di Indonesia. ”Kami melihat selama ini kementerian, asosiasi, dan pihak-pihak lain sering berbeda. Tapi, belum ada upaya untuk menyamakan,” ujarnya.
Beberapa data yang sering kali berbeda antara lain produksi jagung, padi, dan gula. Sebagian lain terjadi di sektor peternakan seperti sapi dan perikanan. ”Harus ada data yang valid soal produksi dan kebutuhan. Sebab, ini berkaitan erat dengan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pertanian. Menyangkut irigasi dan peralatan,” tambahnya.
Sayang, meski tahu, pemerintah membiarkan saja sehingga selalu menjadi masalah negeri ini. ”Data Badan Pusat Statistik (BPS) selalu dianggap 100 persen benar. Ini yang kita tidak terima. BPS selalu dianggap yang paling benar, yang lain salah. Padahal, seharusnya kebenaran itu tidak mutlak. Boleh diverifikasi atau diperbaiki,” cetusnya.
Kesalahan data acap kali membuat pemerintah membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. ”Tahu-tahu keluar keputusan tidak boleh impor jagung. Peternakan kelabakan, harga jagung meningkat, peternak sengsara. Harga ayam naik, telur naik. Akhirnya seperti lingkaran setan,” papar Franky.
Franky sangat memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pangan karena akan berdampak langsung terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Dia merupakan sosok yang membesarkan Indofood, perusahaan yang didirikan mertuanya, almarhum Sudono Salim. ”Indofood itu perusahaan total food solutions terbesar di Indonesia,” kata suami Mira Salim itu.
Indomie, salah satu produk yang paling terkenal, kini telah menyerbu 80 negara. Bahkan, Indofood juga membangun pabrik di sejumlah negara, misalnya di Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Syria, hingga Mesir.
Pria kelahiran Padang, 9 November 1951, itu berada di balik kesuksesan Indofood membangun cabang-cabang usahanya. Salah satunya PT Bogasari Flours Mills yang memproduksi tepung terigu. ”Dulu saya langsung yang cari lokasi pabrik dan urus izin-izinnya. Ketemu camat, bupati, agraria, dan pejabat kementerian,” ungkapnya. (wir/c9/sof/rie)
