bandungekspres.co.id– Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat pada 2016 ini akan memulai koordinasi bersama wilayah di 27 kabupaten/kota mengenai capaian selama program tersebut berjalan.
Kepala BKKBN Wilayah Jabar Sugilar mengatakan, pencapaian yang telah dilakukan untuk Provinsi Jabar saat ini sudah baik, namun pada 2016 ini perlu dilakukan penyelarasan.
’’Kita mencoba program yang telah direncanakan sebab program itu sasaran utamannya ada di daerah,” jelas Sugilar kepada Bandung Ekspres pada acara Laporan Penyelenggaraan Rakornis Program, kemarin.
Selain itu, pada pertemuan kali ini akan dilakukan penyesuaian data dan persamaan persepsi agar program yang telah dilakukan sesuai dengan data yang di lapangan.
Sugilar menuturkan di tahun ini merupakan tahun terakhir dalam pencapaian. Sebab pada 2017 nanti akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh BKKBN pusat. ’’2016 ini tahun yang strategis jangan sampai setelah dilakukan evaluasi malah hasilnya jeblog,” ucap Sugilar.
Untuk itu, pada 2016 ini juga akan segera dilakukan survei penduduk antar sensus (SUPAS) untuk dilakukan cek dan ricek mengenai penyajian data yang diberikan di setiap 27 kabupaten/kota.
Berdasarkan data sementara, sebetulnya untuk urusan kependudukan Jabar cukup menggembirakan dengan perolehan total fertiility rate (TFR) atau angka kelahiran rata-rata 2,5 persen, bahkan perkembangan terakhir yang dilakukan di 2015 bisa ditekan menjadi 2,1 persen. ’’Ini sangat menggembirakan karena apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan capaian,” kata Sugilar.
Namun demikian, dirinya menegaskan, atas hasil capaian tersebut harus betul-betul diwaspadai dan dijaga jangan sampai ketika dilakukan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menjadi berubah.
Sugilar memaparkan,dalam penyajian data berdasarkan SDKI harus ada peningkatan dalam capaiannya mengingat survei nasional ini dilakukan selama empat tahun sekali.
Dia menyebutkan, untuk memuluskan program tersebut BKKBN pusat telah menyediakan anggaran untuk BKKBN wilayah Jabar sebesar Rp 195 miliar ditambah alokasi bantuan hibah dari Provinsi Jabar sebesar Rp 17 miliar sehingga total perolehan anggaran sebesar Rp 212 miliar.
Untuk alokasi BKKBN di daerah pihaknya telah sepakat untuk memberikan anggaran kepada masing-masing daerah sebesar 57.5 persen dari total anggaran yang dimiliki. ’’Saya pikir dukungan anggaran ini sangat cukup untuk menunjang program-program kependudukan untuk pencapaian hasil yang ditargetkan pusat,” pungkas dia. (yan/vil)
