[tie_list type=”minus”]Dampak Kemarau Panjang, Kementan Turunkan Target Panen[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Cita-cita swasembada beras rupanya tak kuasa melawan alam. El nino yang memicu kemarau panjang tahun lalu membuat musim tanam padi bergeser. Akibatnya, setelah akhir tahun lalu membuka keran impor beras 800 ribu ton, awal tahun ini pemerintah kembali memutuskan untuk mengimpor lagi.
MEMIKUL: Pekerja saat mengangkut karung beras di Pasar Induk
Cipinang, Jakarta. Pemerintah berencana akan mengimpor beras.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah tidak mau mengambil risiko lonjakan harga beras akibat kurangnya pasokan. ”Karena itu, sudah diputuskan untuk impor lagi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden kemarin (25/1).
Menurut Sofyan, Indonesia setidaknya harus memiliki cadangan beras di gudang-gudang Bulog minimal 1,2 juta ton. Padahal, posisi stok yang saat ini ada sekitar 1,2 juta ton akan dilepas ke pasar untuk Januari – Februari, baik untuk kebutuhan masyarakat umum maupun program beras sejahtera (rastra).
Yang dikhawatirkan, ketika stok beras di gudang Bulog makin berkurang, pasokan beras dari petani di dalam negeri belum bisa optimal karena terancam meleset akibat pergeseran musim tanam akhir tahun lalu yang membuat periode Januari – Februari ini belum bisa panen. ”Jadi persediaan 1,2 juta (ton) ini harus ada sampai Maret nanti,” katanya.
Sofyan berharap, impor beras tersebut bisa segera direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan minimal stok Bulog. ”Sehingga kalau musim panen terlambat dari perkiraan, tidak ada masalah (pasokan) beras,” ucapnya.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong menambahkan, saat ini pemerintah tengah menjajaki impor beras dari Pakistan dan India, sebagai opsi baru karena selama ini selalu mengandalkan impor beras dari Thailand dan Vietnam. ”Intinya mengurangi ketergantungan impor kita pada negara sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Pakistan dengan skema pemerintah ke pemerintah (government to government). ”Jadi sewaktu-waktu Bulog mau transaksi, bisa menggunakan MoU itu,” katanya.
