bandungekspres.co.id– Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi meminta kepada seluruh pemilik rumah kontrakan dan kosan untuk tidak mudah menerima pendatang baru. Warga diminta untuk waspada terhadap pendatang baru pasca ledakan bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
MUI juga menyarankan agar pihak kepolisian, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi melakukan razia rumah kontrakan dan kosan. Sasaran dari razia itu ialah pendatang baru.
’’Seperti yang diamankan Densus 88 di Kota Bekasi berada di rumah kontrakan, makanya perlu meminta KTP atau identitas lainnya setiap penghuni kontrakan, karena selama ini kan jarang pemilik kontrakan meminta identitas penghuni kontrakan,” kata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi Athoilah Mursid.
’’Jadi dengan melakukan penyisiran ini setidaknya bisa mengetahui identitasnya, dan ini juga tugas pemerintah daerah hingga ke tingkat RT,” sambungnya.
Menurut Athoilah, selain meminta KTP, pemilik rumah kontrakan atau kosan juga harus meminta surat nikah bagi pendatang baru yang mengaku sudah berumahtangga. Hal itu sekaligus untuk meminimalisir terjadinya ‘kumpul kebo’ dan zinah.
’’Pemilik kontrakan biasanya tidak berdomisili dekat kontrakan sehingga jarang terkontrol dan sangat bebas, sehingga tidak mengetahui penghuni yang berpasangan sudah menikah atau belum,’’ katanya.
Sejauh ini Athoilah mengaku belum mendapatkan informasi soal adanya radikalisme di Kabupaten Bekasi. Meski demikian, kata dia, gerak-gerik mencurigakan harus diwaspadai, termasuk adanya aliran sesat yang dibawa oleh pendatang baru.
Biasanya, sambung Athoilah, aliran sesat atau paham radikal masuk melalui pengajian dan membuat jaringan di masyarakat.
’’Makanya saya mengimbau bagi masyarakat bisa menjaga keluarganya, terutama anak muda yang masih memiliki gairah belajar agama jangan salah jalan karena gerakan ini akan menyasar kepada anak muda yang baru mengerti agama,’’ tandasnya.
