15 Pejabat Eselon II Dirotasi

Lebih lanjut Emil menegaskan, perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini. Target tersebut merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar lagi. Maka, membereskan persoalan aset daerah menjadi strategi prioritas dalam mewujudkan cita-cita itu.
”Menata aset tak sebatas di lingkungan DPKAD. Melainkan termasuk aset yang dikelola PD Pasar juga kurang optimal. Jangan berlindung dibalik sertifikasi, sementara abai pada program yang digariskan,” kata Emil.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Iskandar Zulkarnaen menyatakan, apa yangg diamanatkan wali kota akan dia kerjakan. Tetapi, akan menjadi tak berdampak ketika masyarakat tidak turut menjaganya. ”Banjir akan selalu mengancam ketika orang buang sampah sembarangan. Pada akhirnya kita kerepotan. Saya akan koordinasi dengan instansi yang menangani sampah,” kata Zul.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengaku sudah mengambil langkah strategis dalam antisipasi PPDB. ”Yang perlu kita sempurnakan bagian penerimaan jalur afirmasi. Pak wali pesan harus akomodir masyarakat berkebutuhan khusus. Itu sedang kita finalisasi. Aturan PPDB tinggal uji publik saja,” imbuh Elih.
Asisten Administarsi Umum Sekretariat Daerah Pemkot Bandung Dandan Riza Wardana, yang didaulat membacakan fakta integritas dan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung menyatakan, akan berupaya memenuhi ekspektasi wali kota. Terlebih BPPT memiliki fungsi pelayanan. ”Sesuai aturan main akan dimaksimalkan keperluan masyarakat apalagi terkait penanaman modal tak akan dipersulit,” kata Dandan. (edy/fik)