Presiden Jokowi yang datang menggunakan kemeja batik memberikan dukungan penuh atas konsep yang tengah digodok PDIP dalam kongres kali ini. Menurut mantan walikota Solo itu, perencanaan program jangka menengah dan panjang memang sudah seharusnya dipikirkan secara serius sejak sekarang.
”Apa yang kita kerjakan 10, 25, 50 hingga 100 tahun ke depan harus mulai direncang,” kata presiden dengan logat terbata-bata. Hal itu, lanjutnya, diperlukan agar semua pemimpin ditingkat pusat hingga daerah memiliki panduan, ke mana negara akan dibangun.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyambut baik rencana PDIP tersebut. Pembahasan mengenai sistem ketatanegaraan pembangunan semesta yang mempunyai misi hingga puluhan tahun ke depan sebagai hal positif. ”Agar lebih baik. Seperti Bung Karno, tidak hanya 5 tahunan,” terangnya usai menghadiri pembukaan Rakernas.
Baca Juga:Djanur Pilih Pergi ke ItaliaKurangi Garam dan Gula
Terkait konsekuensi dilakukannya amademen UUD 45, Zul mengaku tidak masalah. Saat ini, pihaknya baru akan menunggu. Sebab untuk melakukannya dibutuhkan dukungan dua per tiga anggota DPR.
Senada, wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah juga mengapresiasi usulan tersebut. Haluan negara jika melihat beberapa negara di dunia yang mulai goncang dan kehilangan orientasi dan falsafah bernegaranya.
Terkait adanya amademen UUD 45 yang kelima, Fahri menegaskan dukungannya. ”Kita baru amademen empat kali, negara-negara maju seperti Amerika sudah puluhan kali,” kata politisi PKS tersebut.
Dukungan juga datang dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh. Menurut Paloh, bukanlah hal salah, jika kebijakan yang sempat ditiadakan dihidupkan kembali, apabila itu dirasakan dibutuhkan. ”GBHN meletakkan dasar perencanaan pembangunan jangka panjang, fungsi, serta tugas yang dijalankan pemimpin pemerintahan,” kata Paloh.
Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pengaktifan kembali GBHN akan berbenturan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sebab membuat presiden tidak bisa keluar dari haluan dan visi GBHN.
“Semuanya, presiden jadi bekerja sesuai arahan GBHN,” ujarnya saat dihubungi tadi malam. Implikasinya, lanjut Ray, tanggung jawab presiden akan tertuju pada pembuat GBHN, sementara kepada masyarakat akan berkurang.
Sementara itu, jika PDIP mengusulkan dengan jalan membuat Undang-undang, maka hal itu akan berbenturan dengan hal-hal teknis lainnya. ”Siapa yang membuat, statusnya apa, apakah mengikat kepada presiden sesudahnya. Letak GBHN di mana,” jelasnya.