[tie_list type=”minus”]Gubernur Ancam Pecat Oknum PNS[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Dalam rangka laksanakan realisasi penggunaan dalam anggaran secara transparan dan akuntabel, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ancam akan memecat oknum pelaksana PNS yang bermain-main dalam tender proyek untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Tindakan ini dinilai Gubernur merupakan pekerjaan kotor dan sama dengan korupsi, sebab tidak sesuai dengan komitmen dan hambat pembangunan.
’’Jadi kalau ada yang tidak komitmen, tidak loyal, laporkan. Buru-buru saya pecat. Selesai,” tegas Heryawan di sela-sela penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2016, di Gedung Sate kemarin.
Heryawan mengaku, persoalan saat tender berdampak terhadap rendahnya serapan anggaran, sehingga sebaran penyerapan tidak merata karena lebih banyak di akhir tahun.
Selain itu, pada 2015, banyak proses tender yang terlambat dan tidak merata karena lebih banyak dilakukan di akhir tahun. Selain tidak tepat, hal ini berdampak pada tidak meratanya pembangunan ekonomi.
Melihat kondisi ini, dia menginstruksikan seluruh PNS yang mengurusi pelaksanaann tender agar miliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan. ’’Harusnya merata di tiap bulan. Kalau ini mungkin 30 persennya di akhir tahun,” paparnya.
Untuk itu, penyerapan APBD 2016 bakal dipantau dengan libatkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). ’’Jadi tidak perlu takut kriminalisasi yang berakibat serapan jadi rendah. Itu tidak akan terjadi lagi. Minggu depan proses harus sudah berjalan,’’ katanya.
Heryawan menambahkan, pihaknya masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karenanya, berbagai program pembangunan termasuk pelaksanaan tender harus dilakukan dengan baik agar mengena langsung ke masyarakat.
Di tempat sama, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, DPA 2016 milik Pemprov Jabar ini berjumlah Rp 29,4 triliun. Menurutnya, pemberian DPA ini dilakukan lebih awal agar tradisi penggunaan anggaran tidak lagi menumpuk di pengujung tahun, seperti yang biasa terjadi di setiap lembaga pemerintah.
Selain itu, mekanisme penggunaan anggaran tidak jauh beda dengan tahun anggaran sebelumnya. Namun di tahun anggaran 2016 ini, pengawasan penggunaan anggaran dilakukan lebih ketat, baik internal maupun lembaga hukum.