[tie_list type=”minus”]Minta Kejelasan Penetapan Status PNS [/tie_list]
bandungekspres.co.id– Sejumlah perwakilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Satpol PP Jawa Barat (FTHS) beraudensi dengan Komisi I DPRD Jabar untuk mengadukan kejelasan nasibnya sebagai tenaga honorer. Perwakilan rombongan FTHS yang enggan disebutkan namannya ini mengatakan, kedatangan dirinya untuk mengungkapkan permasalah yang terjadi mengenai kesejahteraan para anggota Satpol PP se Jabar yang selama ini mendapatkan honor kurang dari harapan.
Menurutnya, selama ini mereka hanya diberi uang alakadarnya yang berasal dari potongan gaji anggota Satpol yang sudah menjadi PNS sebesar 10 ribu per orang. Kemudian setelah digabungkan, diberikan kepada angota Satpol PP honorer.
”Itupun harus dibagi sama rata dengan anggota sehingga jumlahnya sangat tidak layak buat hidup sehari-hari,” keluh dia.
Dirinya menuturkan, melihat kondisi tersebut sangatlah tidak manusiawi bila mendapatkan honor seperti itu. Pasalnya dalam melakukan tugas para honorer Satpol PP memiliki kewajiban sama dengan PNS Satpol PP lainnya. Bahkan tidak jarang tampil palin depan untuk melakukan penertiban.
”Inikan sangat beresiko dengan nyawa kami ketika harus menertibkan aturan. Seperti berhadapan dengan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang, karena tidak sedikit dari mereka yang melakukan perlawanan,” kata dia.
Selain itu, ia mengaku selama ini pengangkatan sebagai honorer dilakukan atas kebijakan dari kepala Satpol PP di masing-masing kabupaten/kota. Bahkan dalam penyaringan CPNS pihaknya tidak pernah diberitahu atau dilibatkan untuk berpartisipasi mengikuti tes CPNS.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I Hasbullah Rahmad mengatakan, permasalahan tenaga honorer Satpol PP sebetulnya hampir sama dengan honorer K2. Namun berdasarkan tingkat kebutuhannya, petugas Satpol PP sangat penting. Bahkan di setiap kabupaten/kota tidak jarang yang kekurangan personil.
Menyikapi aduan yang disampaikan perwakilan honorer Satpol PP ini, dirinya berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan kepala Satpol PP Jabar agar dilakukan solusi terbaik. ”Personil Satpol PP itu penting untuk menjaga ketertiban masyarakat sipil dan kewenangannya ada di mereka, bukan pada Polri atau TNI,” ujar Hasbullah.
