bandungekspres.co.id– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri International Conference for Public Administration 2015 (ICPA), di Universitas Padjajaran, Jatinangor, Bandung (10/12). Dalam kesempatan tersebut, Yuddy menyampaikan paparan dengan tema Bureaucratic Reform and the Development of Public Administration.
”Secara umum, administrasi pemerintah adalah bagian dari administrasi publik, yang di dalamnya termasuk beberapa proses, yang antara lain adalah perencanaan san penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi,” kata Yuddy.
Menteri Yuddy juga menjelaskan bahwa dalam reformasi birokrasi, pemerintah telah mengidentifikasi delapan area perubahan yang menjadi fokus sasaran, yaitu mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.
Sejak 2010 lalu, pemerintah telah membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Komite tersebut memiliki peranan yang cukup penting, dimana tugas utamanya adalah memberi arahan terhadap pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, terutama pada delapan area perubahan tersebut.
Dalam paparannya, Menteri Yuddy menjelaskan bahwa reformasi birokrasi dibagi menjadi dua level implementasi. Pertama adalah level nasional, yang fokus pada formulasi kebijakan, termasuk revising, reformulating, invalidating, atau deregulating.
Sementara level selanjutnya adalah level institusional yang berfokus pada perubahan tata kelola. Pada level ini, pemerintah telah mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam sebuah peta jalan melalui Road Map Reformasi Birokrasi.
”Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendekatan reformasi birokrasi langsung diarahkan pada permasalahannya. Presiden Joko Widodo tidak hanya menitikberatkan dan fokus pada sebuah sistem, tetapi juga pendekatan secara langsung untuk melakukan percepatan dalam perubahan,” ungkap Yuddy.
Dalam rangka percepatan perubahan itu pula, menurutnya, Presiden menghendaki kinerja birokrasi tidak terjebak pada prosedur, birokrasi harus berorientasi pada hasil (outcomes) agar dapat dirasakan oleh masyarakat. ”Apabila ada prosedur yang menghambat ya pangkas. Bapak Presiden meminta kinerja birokrasi berorientasi pada hasil,” tegas Yuddy.
Yuddy mengatakan bahwa reformasi yang dimulai pada tahun 1999, yang merupakan respon publik terhadap krisis ekonomi yang juga terjadi di negara-negara ASEAN, telah membuat Indonesia berubah menjadi negara yang sangat demokratis dari sebelumnya. Ini merupakan awal dari terbentuknya reformasi birokrasi di Indonesia.
