[tie_list type=”minus”]Ubah Kebiasaan Masyarakat[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Keberadaan transportasi massal seharusnya menjadi solusi kemacetan. Pasalnya, selain mampu mengangkut penumpang lebih banyak. Juga, memberi pilihan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan angkutan pribadi. ’’Memang tidak gampang merubah kebiasaan. Melalui, pelayanan aman nyaman serta kendaraan representatif, bukan tidak mungkin moda transportasi massal jadi pilihan di tengah kepenatan kota,’’ urai Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman, kemarin.
Menurut dia, dioperasikannya Koridor III Trans Metro Bandung, secara tidak langsung mendorong warga beralih ke angkutan massal. Namun, manakala perilaku operatornya tidak jauh beda dengan angkutan plat kuning pada umumnya, bukan menjadi solusi. Malah, bukan tidak mungkin menambah kesemrawutan lalu lintas. Keberadaan shelter harus dimanfaatkan secara maksimal.
’’Jangan juga kebiasaan menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat tetap berlangsung. Berlindung atas nama mengejar setoran lalu abai pada aturan yang berlaku merupakan pengingkaran terhadap upaya kurangi kemacetan,’’ tukas Entang.
Baca Juga:Hibahkan 650 Kendaraan Untuk Mobilitas Pengamanan saat PilkadaPanggung Pembuktian Meriam London
Pendapat sama dilontarkan Wakil Ketua Komisi C Jhonson Panjaitan. Dirinya memandang, sarana-prasarana angkutan masal sudah dirancang pemerintah guna memberi kenyamanan penumpang dan hindari kemacetan. ’’Pelanggaran terhadap aturan main itu, harus ditindak tegas,’’ sahut Jhonson.
Selain patuh pada aturan berlalu lintas, operator serta pengelola angkutan massal, penting memperhatikan kelaikan kendaraan. Melakukan uji kendaraan secara berkala, sama dengan turut menjaga pencemaran lingkungan. ’’Polusi kendaran bukan mengotori lingkungan saja. Tetapi, membahayakan pengemudi lain di jalan raya,’’ papar politisi Hanura tersebut.
Terkait rencana kenaikan retribusi parkir, Jhonson menilai sebagai terobosan yang cukup ideal. Permasalahannya, selama ini terlalu banyak ruang publik digunakan sebagai sarana parkir. Dengan kenaikan retribusi substansinya tak sebatas PAD. Namun, prioritas utamanya memindah kebiasaan parkir di badan jalan ke dalam gedung.
Dengan demikian, semakin sedikit ruang publik digunakan lahan parkir, semakin berkurang hambatan lalu lintas. ’’Dampaknya diharapkan mengurangi kemacetan,’’ imbuh Jhonson. (edy/vil)