Yani melanjutkan, dengan konvensi tersebut telah menggeser paradigma yang berfokus kesejahteraan menuju pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang. Adapun dokumen RANHAM 2015-2019 sendiri secara umum bertujuan untuk mendorong politik HAM negara untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia dan mendorong para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi pada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan civil society dalam upaya pemajuan HAM. ”Harapannya, akan ada perubahan yang cukup significant (nyata) dalam implementasi RANHAM, bila dibandingkan dengan RANHAM terdahulu, dan diharapkan perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi kecepatan pencapaian dan kualitas output / outcome yang ditetapkan,” pungkas Yani. (bun/asp)
Pemenuhan HAM Belum Optimal
MEMAPARKAN: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi Muhamad Yani mengatakan, perlu terus dilakukan sosialisasi Rencanan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) khususnyadi Kota Cimahi.