[tie_list type=”minus”]Bentuk Komitmen Rumah Aspirasi, ABS Pantau sampai Pelosok[/tie_list]
BANDUNG – Sebagai bentuk tanggung jawab di daerah pemilihannya, anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso (ABS) merasa berkawajiban turun langsung ke lapangan melihat kondisi rumah-rumah warga di Kota Bandung dan Cimahi.
Menurutnya, walaupun Kota Bandung dan Cimahi termasuk kota metropolis, ternyata masih ada warganya yang tinggal di rumah tidak layak huni (rutilahu).
”Saya ingin melihat kondisi sebenarnya, ternyata masih banyak masyarakat yang rumahnya tidak layak huni,” jelas Agung ketika ditemui usai kunjungan di Kecamatan Cibiru, kemarin (11/10).
ABS meminta, kepada kepala daerah untuk tanggap pada masalah ini, sebab tidak sedikit warga berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih kondisi perekonomian bangsa ini sedang melemah.
Ia menuturkan, sebagai anggota legislatif tentu saja akan ikut membantu dan mendorong pemerintah pusat segera menyalurkan bantuannya untuk program perumahan rakyat ini.
Namun demikian, dirinya menekankan sebagai bentuk tanggung jawab di dapilnya, dorongan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saja belum cukup sebab kebutuhan perumahan yang layak huni merepakan kebutuhan dasar yang harus segera terpenuhi dengan segera. Untuk itu, melalui Rumah Aspirasi (RA), dirinya membentuk tim untuk membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang khusus memberikan bantuan untuk renovasi rutilahu.
”Jadi kita kawal program bedah rumah atau BSPS di beberapa kelurahan di Kota Bandung. Salah satunya di Kelurahan Cibangkong dan Kelurahan Cisurupan di Kecamatan Cibiru, Kelurahan Pasanggrahan di Kecamatan Ujung Berung dan masih banyak lagi,” kata dia.
Di tempat sama, Ketua Tim ABS Iwan Setiawan mengatakan, program BSPS ini sebetulnya digagas oleh ABS sendiri. Pasalnya sebagai anggota legilatif dirinya merasa bertanggung jawab akan kondisi perumahan masyarakat.
”Baliau kan anggota Komisi V sehingga sangat tepat bila nantinya di lembaga DPR RI, bapak ABS akan memperjuangkan masalah perumahan ini kepada Kementria pekerjaan umum dan perumahan rakyat,” kata dia.
Namun demikian dirinya mengaku, melalu RA sendiri ternyata masih banyak masyarakat yang mengingikan program ini tetap berkelanjutan. Terlebih banyak rumah warga tidak layak huni di Kota Bandung dan Cimahi.