Bingung Tangani TKI

Diakui Heri, pemerintah tentu akan memberikan layanan yang terbaik bagi warganya jika ada persoalan TKI yang sedang menghadapi masalah. Penanganannya ini tentu membutuhkan kerja yang maksimal dibantu dengan dorongan anggaran yang memadai.
”Selama tahun anggaran 2015 ini tidak ada anggaran khusus penanganan TKI. Padahal, penanganan TKI, baik itu penanganan bagi korban dan melakukan sosialisasi tentang TKI memerlukan anggaran. Sehingga, pada anggaran perubahan yang baru diketok palu kemarin itu dianggarkan untuk penanganan TKI sebesar Rp 94 juta,” bebernya.
Seperti diketahui, sekitar 49 TKI dari Kabupaten Bandung Barat tengah menghadapi masalah mulai dari gaji yang tidak dibayar, kecelakaan kerja, meninggal dunia, penganiyaan, serta melarikan diri dari majikan, melanggar keimigrasian, hingga hilang kontak akibat kerusuhan politik di berbagai negara yang sedang berkonflik seperti di timur tengah.
Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI per tanggal 22/9/2015, sebanyak 72 kasus WNI asal Kabupaten Bandung Barat bermasalah. 23 di antaranya sudah selesai. Namun sisanya 49 orang dengan berbagai masalahnya belum terselesaikan.
Wakil Ketua DPRD KBB, Syamsul Ma’arif menyatakan, adanya laporan dari Kemenlu tersebut harus segera direspon dan ditangani secepatnya. Pasalnya, keberadaan mereka yang tengah menghadapi berbagai masalah membutuhkan bantuan dari Pemkab Bandung Barat melalui Dinsosnakertrans. Berdasarkan laporan dari Kemenlu RI, Pemkab Bandung Barat dinilai paling lambat bahkan tidak proaktif dalam penanganan permasalahan TKI.
”Mereka warga Bandung Barat yang wajib dilindungi oleh pemerintah daerah. Jangan sampai, ada kabar tersebut malah diam dan tidak merespon dengan cepat,” sesal Samsul. (drx/rie)