[tie_list type=”minus”]Rencana Paket Ekonomi Jilid 3[/tie_list]
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin paket kebijakan ekonomi yang ”nendang”. Namun, tendangan paket jilid 1 dan 2 sepertinya belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, pada paket kebijakan jilid 3, Jokowi menyiapkan jurus yang lebih ampuh.
Jokowi mengatakan, paket kebijakan ekonomi jilid 3 harus memiliki efek jangka pendek dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya terkait harga bahan bakar minyak (BBM). ”Tolong dihitung lagi, apakah premium itu bisa diturunkan (harganya) meskipun sedikit,” ujarnya saat memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden kemarin (1/10).
Jokowi mengakui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyatakan jika harga BBM jenis solar dan premium tidak akan berubah hingga Januari 2016 mendatang. Namun, dia menyebut jika saat ini pemerintah butuh kebijakan yang bisa ditangkap secara nyata dan konkret untuk menggairahkan perekonomian.
Karena itu, dia pun meminta Kementerian ESDM dan Pertamina untuk mengkalkulasi ulang kemungkinan penurunan harga BBM. ”Sebab, negara ini sedang membutuhkan,” katanya.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, siap menindaklajuti perintah presiden untuk mengalkulasi kemungkinan turunnya harga solar dan premium. Namun, dia tidak berani menjanjikan pemerintah pasti bakal segera menurunkan harga BBM. ”Nanti kita hitung dulu bersama Pertamina,” ucapnya.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, situasi saat ini sebenarnya sulit untuk menurunkan harga premium. Apalagi dolar begitu kuat dan Pertamina masih melakukan impor dalam jumlah tinggi. Padahal, perseroan sedang berusaha mengurangi pembayaran dengan mata uang Amerika Serikat itu.
Meski demikian, ada opsi supaya BBM turun tanpa harus memberikan subsidi BBM lagi. Pertama, BUMN energi itu benar-benar bisa melakukan efisiensi. Seperti tahun ini, targetnya mencapai USD 500,42 juta atau sekitar Rp 7,3 triliun. ”Efisiensi bisa menekan kerugian,” jelasnya pada Jawa Pos (induk Bandung Ekspres).
Penekanan kerugian memang memang menjadi isu penting dalam penurunan harga premium. Sebab, saat ini saja pemerintah sudah ”berhutang” Rp 15 triliun kepada Pertamina. Itu karena Kementerian ESDM menahan kenaikan harga premium seperti saat ini yakni Rp 7.300 dan Rp 7.400 per liter di Jawa, Madura, dan Bali.
