[tie_list type=”minus”]Akibat Lemahnya Jokowi dan Ketamakan Kader[/tie_list]
JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan memengaruhi perolehan suara PDI Perjuangan pada pilkada serentak, Desember 2015 mendatang.
’’Berbagai kelemahan pemerintahan Jokowi dan isu ketamakan PDI Perjuangan dalam mengejar jabatan seperti rangkap jabatan menteri dari PDIP yang tidak mundur dari DPR, kalau efektif dimanfaatkan lawan politik PDIP, akan membuat perolehan suara PDIP merosot. Tanpa kinerja yang prorakyat dan ditambah gambaran ketamakan para elit PDIP, akan membuat para pemilih lari dari PDIP,” kata Arbi, saat dihubungi, kemarin (14/9).
Masyarakat lanjutnya, akan percaya jika lawan politik memainkan isu tersebut. ’’PDIP akan kehabisan energi karena energi yang ada digunakan untuk memborong semua kekuasaan sehingga kerja untuk rakyat menjadi terabaikan,” jelasnya.
Terlebih menurut Arbi, basis masa PDIP wong cilik yang paling rentan terhadap lemahnya kinerja pemerintahan yang dipimpin PDIP ini. ’’Saat ini yang paling merasakan kekusahan hidup kan wong cilik yang merupakan basis massa PDIP. Mereka tidak akan lagi percaya untuk memilih pemimpin dari PDIP,” tegasnya.
Dia melihat daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung suara PDIP akan merasakan dampak ini. ’’Saya lihat Jawa Tengah akan sangat merasakan dampaknya. Dua elit PDIP yang rangkap jabatan itu berasal dari Jateng, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo,” ungkapya.
Calon yang paling kuat di PDIP seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun menurutnya akan merasakan dampak ketidakbecusan PDIP di tingkat pusat. Masyarakat akan berpikir untuk apa memilih kepala daerah dari PDIP jika pada akhirnya para kepala daerah itu hanya tunduk pada partai seperti yang terjadi dalam hubungan Megawati dengan Jokowi.
’’Masyarakat punya gambaran bahwa bagaimanapun hebatnya kader PDIP, tetap saja petugas partai yang tunduk pada kekuasaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Tentu orang melihat, jika Jokowi saja bisa diatur-atur oleh Megawati, tentunya kepala daerah akan lebih mudah diatur lagi. Masyarakat tidak ingin memiliki pimpinan yang hanya tunduk pada ketua umum dan tidak peduli pada rakyat,” tegasnya.
