[tie_list type=”minus”]
Ajukan Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak
[/tie_list]
JAKARTA – Peta koalisi pada pilkada serentak 2015 ini relatif cair. Konstelasi yang terbentuk di setiap daerah cukup beragam. Tidak ada sekat yang kaku. Bahkan, banyak paket dukungan pencalonan kepala daerah yang ”menabrak” formasi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di level pusat.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafid mengatakan, KIH dan KMP tidak berpengaruh dalam pertimbangan dukungan pilkada. Pertimbangan utamanya adalah menang-kalah. Bukan lagi visi atau ideologi partai. ”PDIP dan PAN menjadi magnet utama koalisi,” kata Masykur di kantor Bawaslu kemarin.
Dia menyampaikan, JPPR meneliti 630 pasangan calon (paslon) dari total 789 paslon yang diloloskan KPU dalam pilkada. Hasilnya, PDIP dan PAN paling aktif membangun koalisi.
PDIP juga menjadi jawara dengan paling banyak mengusung paslon. Yakni, 244 paslon. Disusul Gerindra dengan 211 paslon, Demokrat 205 paslon, dan Nasdem 199 paslon.
Di sisi lain, lanjut Masykur, JPPR mencatat pengaruh konflik internal partai politik terhadap pencalonan di pilkada. Partai Golkar dan PPP yang mengalami dualisme kepengurusan hanya mencalonkan masing-masing 116 dan 70 paslon. Jumlah paslon yang diusung PPP bahkan kalah banyak bila dibandingkan dengan PKPI (90 paslon) dan PBB (78 paslon) yang notabene tidak memiliki kursi di DPR.
”Adanya syarat harus mendapat rekomendasi dari kedua pengurus menjadi faktor utama,” kata Masykur. Akibatnya, sesumbar dari dua kubu Partai Golkar bahwa mereka berhasil menyepakati paslon di lebih dari 200 daerah tidak terbukti. Ketegasan KPU dalam menerapkan aturan surat rekomendasi membuat calon-calon tersebut berguguran.
Adanya ”kelenturan” koalisi parpol dalam pilkada ini juga diakui peneliti Pusat Kajian Konstitusi Universitas Diponegoro Hasyim Asy’ari. Di antara sekian banyak koalisi yang terbangun, pasangan PDIP-Nasdem paling konsisten. Mereka menelurkan 88 paslon. Fakta itu menjadi gambaran kedekatan kedua partai di tingkat pusat maupun daerah.
”Ini membuktikan mereka lentur, kanan-kiri oke,” canda dosen Fakultas Hukum Undip itu. Meski begitu, Hasyim mengingatkan koalisi yang terbentuk tidak langsung berkorelasi dengan tingkat elektabilitas paslon.
