SOREANG — Pasca penutupan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU Kabupaten Bandung Selasa (28/7) lalu, dukungan kepada masing-masing calon terus mengalir.
IKUTI PROSEDUR: Salah seorang bakal calon Bupati Bandung Deki Fajar yang di usung dari PDIP, saat pemeriksaan kesehatan di RS Al Ihsan.
Salah satunya paslon Dadang M Naser-Gun Gun Gunawan (Sabdaguna), dukungan datang dari Paguyuban Bandung Selatan. Lalu dukungan serupa juga muncul dari relawan Posraya Jawa Barat kepada paslon Deki Fajar-Dony Mulyana Kurnia (PDIP-Demokrat).
Ketua Paguyuban Bandung Selatan (PBS) Zaenal Arifin, menyatakan jika dukungannya kepada pasangan Sabdaguna didasari rekam jejak dari Dadang M Naser selama menjabat Bupati Bandung. Menurutnya, pasangan Sabdaguna ini cukup baik selama mengemban tugasnya masing-masing Dadang M Naser sebagai Bupati Kabupaten Bandung dan Gun Gun Gunawan di DPRD Kabupaten Bandung.
”Dukungan yang kami berikan pada paslon Sabdaguna ini tidak emosional. Tapi justru rasional dan sesuai kenyataan selama ini. Rekam jejak keduanya cukup baik,”kata Zaenal, kemarin (30/7).
Zaenal menilai Dadang sangat memahami demografi, geologis dan kultur daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Selama lima tahun terakhir, dia dan para pengurus PBS merasakan bahwa program yang dirancang serta dilaksanakan berorientasi pada kepentingan rakyat dan daerah.
Seperti diketahui warga Kabupaten Bandung sebagian besar berdomisili di pedesaan. Menurut Zaenal banyak program pembangunan dan anggaran yang digelontorkan ke desa untuk meningkatkan martabat warga desa. Sehingga warga desa yang selalu diidentikan dengan ketertinggalan, kini tidak lagi.
Seperti pada anggaran untuk desa, lanjut Zaenal, saat ini sudah lebih dari 10 persen dari total APBD Kabupaten Bandung yang mencapai Rp 4,5 triliun. Dengan adanya keberpihakan anggaran ini, kata dia, paling rendah desa memeroleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 800 juta dan rata-rata total anggaran yang dikucurkan ke setiap desa ini sekitar Rp1,6 milyar pertahun anggaran. Tentunya, dengan keleluasaan anggaran ini, para kepala desa bisa berbuat lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan sosial di desanya masing-masing.
