Menurut dia, kerja sama yang dibangun Pemkot bersama Polrestabes Bandung, dalam mengevaluasi pemanfaatan SKTM oleh orang tua siswa yang ingin anaknya diterima di sekolah negeri, mestinya menggunakan parameter yang jelas. Rasa takut di kalangan warga telah menimbulkan kegelisahan. Padahal, tidak semua warga berbuat tidak jujur.
’’Bandingkan dengan sekolah yang memungut uang dari warga miskin. Ini perbuatan lebih tercela,” tandas Amet.
Di tempat yang sama, kalau mau saling menyalahkan kata Sofyanudin Syarif , anggota Komisi D dari Fraksi Golkar, lurah dan sekolah yang seharusnya yang paling bertanggungjawab. Melaksanakan verifikasi itu tugasnya. Tapi, jelas-jelas mereka mengabaikan perintah itu. ’’Mereka tidak turun ke lapangan secara benah,” kata dia dengan nada kesal.
Melalui kebijakan pihak sekolah mengumpulkan orang tua siswa dan menyuruh mundur serta di-warning polisi, jika sampai Jumat kemarin, pemegang SKTM tidak melakukannya akan dibawa keranah hukum, ini persoalan berbeda. ’’Pendidikan itu tanggung jawab negara. Setiap orang memiliki hak sama dalam mencari ilmu. Jangan dipukul rata. Ini malah tidak mendidik,” ujar dia. Sejauh ini, kata Pian sapaan akrabnya, tidak jelas kriteria warga tidak mampu.
Sementara itu, anggota Komisi D dari Fraksi Nasdem Asep Sudrajat mengaku, tidak setuju dengan kebijakan baru wali kota tentang PPDB jarus afirmasi. ’’Dulu dia (wali kota) memerintah para lurah mengakomodir orang miskin. Kini orang miskin disuruh diperiksa. Itu namanya teu panceg (tak konsisten),” sebut dia.
Kejadian menunda pengumuman PPDB sampai tiga kali karena Emil -sapaan Ridwan Kamil- perjalanan ke luar negeri, sebanarnya sudah keluar dari jadwal Perwal PPDB yang dibuatnya sendiri. Namun, dewan masih memahami. Sebab, sedang melaksanakan perjalanan dinas. ’’Seharusnya sikap toleran dewan itu disambut dengan komunikasi dua arah yang someah (ramah) lah. Minimal pemberitahuan, bukan booming begini,” kata Kang Upep, demikian biasa ia disapa.
Terkait sikap Komisi D yang akan mengajukan hak interpelasi, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Tedi Rusmawan justru menilai, langkah yang diambil wali kota bersama jajaran kepolisian sudah sesuai. ’’Tindakan itu sebagai shock therapy, dan saya mendukung,” ucap dia.
