Muhammad Akip <br/>
Kepala Bagian Pemasaran
BPJS TK Jawa Barat
Muhammad Akip Kepala Bagian Pemasaran BPJS TK Jawa Barat
’’Selama ini kan (kantor), baru ada di kota-kota besarnya saja,”
BANDUNG – Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan (TK) Jawa Barat (Jabar) meralisasikan penambahan sebelas kantor cabang perintis (KCP). Dengan begitu, jumlah kantor seluruhnya di provinsi yang memiliki penduduk terbesar ini, menjadi 25.
Sebelas kantor itu terdiri atas, KCP Bekasi Cibitung, KCP Subang Perumnas, KCP Indramayu Sudirman, KCP Cianjur Sawah Gede, KCP Garut Karacak, KCP Bandung Barat, KCP Bekasi Tambun, KCP Majalengka, KCP Bogor Barat, KCP Labuhan Ratu, dan KCP Kota Banjar. Kemarin (25/6), bertempat di aula kantor wilayah, para kepala KCP baru itu dilantik Kepala Kanwil BPJS TK Jabar Ajat Sudrajat. Disaksikan oleh Direktur Keuangan BPJS TK Herdi Trisanto, selaku Pembina wilayah Jabar, dan para pejabat teras lain.
Kepala Bagian Pemasaran Kanwil BPJS TK Jawa Barat Muhammad Akip menyebut, beroperasinya sebelas KCP memiliki dua tujuan. Pertama, mendekatkan pelayanan kepada peserta. Sehingga, mereka tidak terlalu jauh mengakses kantor BPJS TK di sebuah daerah. Kedua, menambah jumlah kepesertaan. ’’Tahun ini target nasional tambah 150 KCP, sebelas (di antaranya) di Jabar. Insya Allah, tahun depan akan bertambah lagi,” kata dia dijumpai koran ini usai pelantikan.
Dia menjelaskan, kehadiran KCP dapat memudahkan
masyarakat yang ingin mendaftar menjadi peserta BPJS TK. Kemudian, mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) yang dilakukan internal sesuai dengan PP 86 tahun 2013. Sebab, sebelumnya fungsi itu dilaksanakan eksternal. Selain itu, mendukung pelakasanaan Full Operations 1 Juli 2015. ’’Selama ini kan (kantor), baru ada di kota-kota besarnya saja,” jelas pria murah senyum ini.
Ke depan, kata dia, KCP akan memiliki target jumlah kepesertaan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya. Di samping terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kejaksaan setempat. Sekaligus, mengoptimalkan kepesertaan dari program Bukan Penerima Upah (BPU), seperti nelayan, pedagang pasar, tukang ojek dan petani. ’’Tahun ini (KCP) fokus mendata potensi dan menyosialisasikan program BPU. Tahun depan ada target,’’ terang dia.
