oleh

Pemkot Kumpulkan Tambahan Dana Pajak

SUMUR BANDUNG – Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung, tengah memeriksa 183 pewajib pajak dari total 2.500 wajib pajak. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa standar kelayakan bayaran wajib pagi para pengusaha, baik itu restoran, hotel, tempat hiburan dan karoke.

Bayar Pajak
KALTIM POST/PAKSI SANDANG PRABOWO

IKUT ATURAN: Sejumlah wajib pajak memberikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Balikpapan, Rabu (30/3).

Pada triwulan pertama tahun ini, Disyanjak menemukan banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai standar bayar. Hal tersebut dijelaskan Kepala Disyanjak Kota Bandung Priyana Wiasaputra. Dari triwulan pertama ini, ada penambahan sekitar Rp 6,7 miliar yang masuk ke Pemkot Bandung. ’’Ada peningkatan nominal pembayaran pajak. Terperiksa 183 wajib pajak, dari 2.500. Ada peningkatan penerimaan pajak Rp 6, 7 miliar triwulan pertama terdiri dari hotel, resto, hiburan, dan parkir. Perbedaan meningkat setelah triwulan pertama. Dari 183 ada kekurangan bayar, perubahan pembayaran, yang sedang diperiksa 152 yang belum 371,’’ jelas dia kepada wartawan di Balai Kota Bandung belum lama ini.

Priyana menjelaskan, pihaknya sudah menerbitkan surat ketetapan kurang bayar untuk para wajib pajak yang tidak membayar sesuat standar kondisinya. Pasalnya, pembayaran pajak saat ini dilakukan pengujian ulang kemudian untuk triwulan ini sudah diterbitkan surat kurang bayar dengan nilai Rp 713 juta. ’’Kita lakukan pemeriksaan lebih intensif dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Dia (wajib pajak) harus membayar kekurangan yang sekarang dan yang sebelum sebelumnya, termasuk ada denda,’’ ujar dia.

Ke depan, Disyanjak akan beekoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, untuk menertibkan para wajib pajak yang masih menunggak bayar pajak. Mengenai perpanjangan perizinan usaha dan lain-lain, nantinya akan berkoordinasi dengan pihak pajak agar tidak ada wajib pajak yang menunggak. ’’Sudah mau mengarah ke sana pelayanan perizinan (BPPT),’’ ujar dia.

Ada angka Rp 40 miliar dana pajak yang diperkirakan sudah masuk dari tahun lalu, bila sistem ini tegas diberlakukan pada wajib pajak. Hal tersbeut dikatakan dia, angka ini baru merupakan gambaran dari data yang ada. ’’Daftar triwulan satu kalau memang semua akan masuk Rp 40 miliar,’’ kata dia.

Sementara itu, pemungutan pajak yang biasanya dilakukan oleh koordinator dan petugas lapangan, saat ini sudah ditiadakan. Hal tersebut, jelas Priana, merupakan langkah efektif untuk mengelola pajak dari ranah hiburan. Sebelumnya, koordinator lapangan tersebut biasanya membawahi empat sampai lima hotel atau tempat karaoke. Namun saat ini, fungsi tersebut ditiadakan dan diganti dengan tim baru yang terdiri dari tujuh tim assesment dari Disyanjak untuk memeriksa standar bayar dari pewajib pajak.

’’Kecenderungan wajib pajak itu tidak bayar atau tidak melaporkan sesuai kondisi yang sebenarnya. Personil tambah 10 dibagi 7 tim. Angka 2.500 wajib pajak belum tersentuh. Persoalannya merupakan kualitas dari integritas seseorang dalam tim. Tim itu baru bisa memeriksa sekitar 600-an wajib pajak,’’ tutur dia.

Lebih lanjut Priana menjelaskan, pada 2014 lalu Kota Bandung melebihi target awal dengan nilai Rp 1,4 triliun, Priana menjelaskan ada lebih Rp 900 juta. Kemudian untuk target pada tahun ini, Pemkot menargetkan Rp 1,6 triliun untuk pajak. Nominal ini lebih tinggi Rp 213 miliar dari tahun lalu. ’’Kemudian 2015, ada kenaikan target, di triwulan 1 dari dari target 15,7 persen sudah bisa tercapai,’’ imbuh dia.

Di sisi lain, Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran (PHRI) Jawa Barat mengaku, hal tersebut mungkin ada dan dilakukan oleh beberapa pengusaha. Namun, ada faktor logis yang mendorong hal tersbeut terjadi. Seperti yang dijelaskan Kepala PHRI Jabar Herman Muhtar, dirinya menjelaskan bisnis perhotelan saat ini tengah sulit. Belum lagi soal pengeluaran hotel yang lebih besar dibandingkan pemasukan.

’’Mungkin ada juga seperti itu, tapi kalau kita selidiki, kenapa sih mereka seperti itu. Yang kata saya tadi. Pemasukan berkurang pengeluaran meningkat. Sementara pemerintah maunya pajak naik terus,’’ ujar dia.

Mengenai hal tersebut, pihaknya ingin duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pemkot. Agar hal ini jelas dan membuat pemkot mengerti kondisi yang tengah terjadi di bisnis perhotelan. ’’Sama-sama kita pelihara pengusaha kita dalam keadaan booming itu pada tahun 2013. 2014-2015 itu kita menukik tajam ke bawah itu boleh kita cek di BI di perbankan juga demikian,’’ terang dia. (fie/far)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga