[tie_list type=”minus”]Tuntutan Greenpeace terhadap Pemerintah[/tie_list]
SUMUR BANDUNG – Sejumlah aktivis Greenpeace bersama masyarakat melakukan aksi kreatif berupa flash mob atau aksi seni kreatif di tengah keramaian. Kegiatan ini bertujuan untuk menyoroti permasalahan perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil berlebih dan pengrusakan hutan. Aksi kreatif ini adalah bagian dari Global Day Action, yang merupakan mobilisasi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.
DEMI LINGKUNGAN: Sejumlah aktivitas Greenpeace dan masyarakat menggelar aksi terkait penggunaan energi kotor di Jalan Cikapundung Timur, kemarin (30/5). Aksi ini bertujuan mengajak pemerintah dan elemen masyarakat untuk mengganti penggunaan bahan bakar fosil ke penggunaan energi yang lebih bersih serta ramah lingkungan.
Greenpeace menyerukan agar pemerintah beralih ke pengembangan energi terbarukan dan memperkuat kebijakan moratorium hutan. ’’Apabila pemerintah gagal mengurangi emisi karbon dari dua sumber emisi terbesar di atas, maka dipastikan Indonesia, tidak dapat memenuhi komitmen penurunan emisiyang telahdi sampaikan pemerintah kepada dunia,’’ terang Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, kepada wartawan, di kawasan Cikapundung dan Asia Afrika, kemarin (30/5).
Saat ini, jelas dia, pemerintah bermaksud mengembangkan program energi sebesar 35.000 MW, untuk Indonesia. Di mana 60 persennya berasal dari PLTU yang berbahan bakar batu bara. Hal ini menunjukan bahwa, sampai 20 tahun ke depan, Indonesia masih akan bergantung pada batu bara sebagai sumber energi. Padahal, Hindun menjelaskan, energi batu bara merupakan salah satu sumber energi fosil yang paling kotor.
Salah satu penyebab perubahan iklim dengan dampak yang sangat merugikan adalah eksploitasi batu bara. Oleh karena itu, dia ingin pemerintah mengembangkan potensi sumber energi terbarukan, seperti geotermal, panas matahari, dan angin. Sebab, cadangan geotermal di Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia.
Untuk diketahui, selain di Indonesia, aksi ini serentak dilakukan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pesan yang disampaikan adalah menyoroti rencana pembangunan PLTU Batang yang di klaim sebagai PLTU terbesar se-Asia tenggara. ’’Kami mendesak pada presiden Jokowi, untuk membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang. Ini akan merugikan ribuan nelayan dari petani karena kehilangan mata pencaharian,’’ jelas dia.