JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas menyebut bahwa, usulan terkait pembangunan hunian vertikal untuk buruh di wilayahnya mulai dikaji.
Menurutnya, pemerintah mulai menindaklanjuti usulan pembangunan hunian vertikal untuk buruh di kawasan industri Bekasi, Jawa Barat, melalui kajian skema pelaksanaan program, baik dari sisi pembiayaan, pembangunan hingga penentuan lokasi.
“Sudah ada titik temu, dalam artian sudah ada tindak lanjut langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sudah ditinjau langsung oleh Pak Wamen, hasilnya positif,” ujarnya, dikutip Senin (23/2/2026).
Baca Juga:Penukaran Uang Baru Jelang Idulfitri 2026 Dibuka, Ini Jadwal Pemesanannya!BI Klaim Inflasi RI Terjaga Selama Ramadan, Ini Penjelasannya!
Rencananya, kata dia, hunian vertikal bagi kaum buruh itu akan dibangun di sekitar kawasan industri Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ia menyebut bahwa, usulan hunian vertikal yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kepada pemerintah, sangat relevan dengan program pembangunan rumah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Keinginan KSPSI untuk ada rumah susun bagi pekerja, apalagi dengan program Pak Presiden sekarang itu dianggap relevan.” kata Ade.
Kemudian, ia menyadari bahwa saat ini ketersediaan lahan semakin terbatas, maka hunian vertikal dianggap menjadi jawaban dari kendala tersebut.
Selain itu, lanjut dia, KSPSI juga mengajukan pembangunan tower untuk karyawan, minimal bagi mereka yang dapat mengakses rumah murah dari pemerintah.
Dalam kunjungan bersama Wamen PKP Fahri Hamzah itu, kata Ade, lahan yang diusulkan telah tersedia dengan lokasi strategis karena berdekatan dengan kawasan industri.
Bahkan, rencana tersebut berkembang dengan wacana membuka pintu tol baru di dekat hunian buruh untuk memudahkan akses ke tempat kerja.
Baca Juga:Tarif Dagang AS 19 Persen Untungkan Dunia Usaha RI, Benarkah?Final Negosiasi Tarif: AS Bebas, RI Kena 19 Persen
“Diminta dibuka pintu akses tol, jadi diharapkan itu dapat memudahkan pekerja, jadi sisi menguraikan kemacetan Cibitung juga. Lahannya sendiri sudah ada milik masyarakat yang siap dibebaskan,” tuturnya.
Meski begitu, perlu beberapa tahapan lain agar program hunian tersebut bisa terealisasi, termasuk skema pembangunan dan pembiayaan. Hitungan detail itu dikaji juga skemanya seperti apa karena itu ranah di pemerintah pusat.