[tie_list type=”minus”]Untuk Mengetahui Jumlah Penduduk[/tie_list]
LEMBANG – Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan pendataan terhadap keluarga Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar di kediamannya di Lembang kemarin (25/5). Pendataan ini dimaksudkan agar mengetahui jumlah data warga Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut diungkapkan Kabid Advokasi dan Informasi BP3AKB KBB R. Evi Saefiyani kepada wartawan.
Menurut Evi, pendataan tahun 2015 juga untuk lebih mengetahui keberadaan ekonomi masyarakat. Pihaknya mulai mendistribusikan format pendataan keluarga tersebut sejak 20 Mei 2015 lalu. ”Keluarga bupati juga ikut di data tapi bukan yang pertama kali. Di keluarga bupati ada sembilan jiwa dengan dua kepala keluarga (KK),” katanya.
Dilanjutkan Evi, pendataan difokuskan pada tiga bagian. Pertama, soal pendataan kependudukan. Kedua soal keluarga berencana. Dan terakhir, pendataan terkait pembangunan keluarga. ”Selain mendata soal kependudukannya, kita juga mendalami soal kesejahteraan keluarga. Jadi, bakal diketahui bagaimana tingkat kesejahteraan di masing-masing keluarga,” paparnya.
Evi menyebutkan, pihaknya sudah menerima format pendataan keluarga dari Badan Koordinasi Kependudukan Nasional (BKKBN) sebanyak 480 ribu lembar untuk 480 ribu KK. Mengenai kader pendata dilapangan, Evi menjelaskan, bahwa pendata yang direkrut memiliki syarat bisa baca tulis. Selain itu, dia harus mengenal wilayahnya dan dikenal di wilayahnya sehingga dia dikenal oleh warga setempat. ”Syarat pendata itu baca bisa tulis, mengenal wilayah, dan dikenal wilayah sehingga dia kenal warga setempat,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar menyatakan, pemerintah berkewajiban untuk bisa menentukan prioritas program itu berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Untuk itu, data yang akurat dapat membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan yang baik, sehingga program yang dicanangkan dapat tepat sasaran kepada masyarakat.
”Pengalaman membuktikan ketika suatu progam lahir, selalu diapresiasi oleh masyarakat yang dilaterbelakangi oleh pendataan yang tidak akurat. Pada akhirnya timbul gejolak di masyarakat karena program tidak tepat sasaran. Seperti bantuan dana PSKS,” ujarnya.
Untuk memperbaikinya, sambung Abubakar, pemerintah melakukan pendataan keluarga ini. Dan diharapkan semua Kepala Keluarga di wilayah Bandung Barat, dapat terdata semua dengan baik. Sehingga dengan data yang baik dan akurat bisa memperbaiki kinerja pemerintah.
