[tie_list type=”minus”]70 Delegasi dan 20 Kepala Negara Hadiri KAA[/tie_list]
SUMUR BANDUNG – Korea Utara akhirnya akan menghadiri Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-60. Setelah sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan diplomasi dengan negara manapun. Wakil Mentri Luar Negri (Wamenlu) Republik Indonesia, Abdurrahman Mohammad Fachir, menjelaskan, sudah ada 70 delegasi dan 20 kepala negara, yang memastikan akan hadir dalam KAA ke-60 yang terselenggara di Kota Bandung pada 24 April 2015.
BATAL: Kepala Negara Korea Utara Kim Jong-un tidak akan hadir dalam KAA. Menurut Wamenlu Korea Utara hanya mengirimkan delegasi.
’’Korut jadi datang, delegasinya. Kim Jong-un tidak. Kita lihat nanti saja,’’ kata dia kepada wartawan, di sela acara Pembentukan Pusat Kajian Asia- Afrika dan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri, di Museum KAA, Bandung, kemarin (14/4).
Jumlah tersebut merupakan angka pasti, karena dari negara- negara tersebut sudah melakukan konfirmasi kedatangannya ke Indonesia. Dia mengatakan, KAA merupakan langkah Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam kepentingan dunia. Umumnya membicarakan politik, sosial dan ekonomi menjadi bahasan bersama. ’’Sangat indah mengombinasikan antara kepentingan nasional kita, tapi pada saat yang sama kita juga memberikan kontribusi. Kontribusi yang kita berikan kepada ketertiban dunia juga akan kembali pada kepentingan nasional,’’ jelas dia.
Dalam rangkaian KAA, tiga deklarasi akan lahir yaitu Declaration on Reinvigorating the New Asian African Strategic Partnership. Yakni dokumen yang mengkaji New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP).
NAASP merupakan hasil dari peringatan KAA ke-50 yang diadakan pada 2005 lalu. Deklarasi terakhir ialah Declaration on Palestine, perwujudan dari konsistensi penuh para negara Asia Afrika dalam mendukung pendirian negara Palestina. ’’Saya pikir palestina akan menjadi fokus,’’ kata dia.
Selain itu, deklarasi ini juga menunjukkan dukungan dari para negara Asia-Afrika atas hak-hak dasar warga Palestina. ’’Intinya kembali pada Dasasila Bandung, jadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan,’’ ungkap dia.
Di bagian lain, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Republik Indonesia, melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf) menyelenggarakan Forum Kajian Kebijakan Luar Negri (FKKLN), bekerjasama dengan Universitas Padjajaran (Unpad).
