Untuk Disebar ke Pemukiman Padat Penduduk
SUMUR BANDUNG – Pengelolaan sampah idealnya diterapkan mulai skala rumah tangga. Bila hal ini dilakukan dengan baik, setidaknya akan mengurangi volume sampah di Kota Bandung hingga 15.000 liter per hari.
Hal ini dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Bertepatan dengan Hari Sampah Nasional kemarin (21/2), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperoleh sumbangan 100 biodigester. Pengolah sampah organik itu berasal dari pengusaha asal Bandung Arifin Panigoro. Fasilitas akan disebar ke seluruh wilayah Kota Bandung. Namun, pemkot memprioritaskan pemukiman padat penduduk.
Ridwan menuturkan, sumbangan biodigester ini bisa menjadi budaya baru warga Kota Bandung dalam hal pengelolaan sampah. Sebab, melalui biodigester ini, warga dituntut bijak mengolah sampah.
’’Kita ingin memulai tradisi baru. Sampah habis di tempat, kira-kira begitu,’’ ujar pria yang akrab disapa Emil ini di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, kemarin (21/2).
Manfaat penggunaan biodigester ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, hasil dari pengelolaan sampah organik ini bisa dipakai untuk memasak dan juga pupuk cair. ’’Tidak ada yang tersisa karena air lindinya jadi pupuk cair, panasnya bisa jadi gas,’’ jelas Emil.
Menurut pria lulusan Universitas Berkeley ini, biodigester berteknologi Jepang rencananya akan diterapkan juga di Kota Bandung. Dia yakin, hal ini akan sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah sampah di Kota Bandung karena saling berkaitan.
Emil menjelaskan, biodigester dari Jepang berskala lebih besar. Namun, biodigester dari Jepang mengubah sampah ke listrik. Sedangkan, yang ini mengubah menjadi gas. ’’Dua kombinasi ini mudah-mudahan bisa menjadi tenaga baru dalam pengelolaan sampah yang habis di rumah tangga,’’ kata dia.
Oleh karena itu, selain sarana dan prasarana, edukasi mengenai pengelolaan sampah juga harus digencarkan kepada warga Kota Bandung. ’’Makanya titipan Pak Arifin tadi jangan cuma teknologinya, tapi proses edukasi juga penting. Nah, di PIPPK itu 20 persenan dari anggaran RW itu kan untuk persampahan,’’ ungkap dia. (fie/tam)
