Ketua CCA Rudi Suteja mengatakan, peningkatan omzet terutama animasi dari Cimahi disebabkan karena produk animasi Cimahi semakin dikenal dan dipercaya oleh para konsumennya.
”Konsumennya beragam mulai industri televisi, perusahaan komersial hingga institusi pemerintah. Baik dalam partai besar dan kecil,” katanya, kepada wartawan, kemarin (13/2).
Dirinya optimistis bisnis industri kreatif terutama animasi akan semakin prospektif. Terlebih, apabila pemerintah dalam hal ini Badan Ekonomi Kreatif mampu menciptakan ekosistem yang mensupport tumbuh kembangnya industri animasi lokal.
Ekosistem yang dimaksudkannya adalah penciptaan regulasi, sistem, pasar bahkan pengawasan. Pasalnya, pasar animasi dalam negeri masih ditentukan negara lain.
”Produk animasi lokal belum diperhatikan, meskipun saat ini mulai diminati oleh sejumlah stasiun televisi dalam negeri,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah pusat mulai berani mengeluarkan kebijakan untuk membatasi impor film animasi. Lewat upaya tersebut diharapkan, pelaku animasi lokal bisa tumbuh dan berkembang.
”Saat ini, biaya produksi animasi lokal bisa lebih tinggi karena banyak pengeluaran termasuk untuk pajak. Sedangkan produk impor, pajaknya sangat rendah sekali,” ucapnya.
Selain itu, agar produk animasi lokal bisa diterima pasar khususnya ASEAN, Badan Ekonomi Kreatif yang baru saja dibentuk harus mampu membangun kemitraan dengan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Karena, mayoritas pelaku animasi belum paham pasar global.
”Malaysia saja yang sudah dianggap maju industri animasinya, mereka masih merasa belum bisa apa-apa, apalagi Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, Badan Penanaman Modal Kota Cimahi mengaku yakin industri animasi Cimahi akan semakin tumbuh. Terlebih pihaknya, setiap tahun mempunyai agenda rutin festival animai dengan skala dunia.
Kasie Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal Kota Cimahi Agus Sapari menyebutkan, industri kreatif menjadi andalan investasi Cimahi. Pasalnya, Cimahi tidak memiliki sumber daya alam seperti yang dimiliki daerah yang menyumbangkan PAD.
Menurut dia, sejak 2010, nilai investasi yang masuk ke Kota Cimahi, Jabar, terus mengalami penyusutan. Hal ini salah satunya ditengarai akibat kebijakan moratorium bagi investasi dibidang tekstil dan garment.
Nihilnya investor yang masuk itu untuk jenis penanaman modal dengan nilai diatas Rp500 juta yang diharuskan membuatkan laporan untuk kepentingan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (Sepipise).
Artinya, pengusaha dan perusahaan wajib memberikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal yang dilakukan. Sedangkan nilai investasi dibawah Rp500 juta termasuk kategori non sepipise yang tidak diwajibkan membuat laporan.
”Kalau pun ada investasi masuk yaitu hanya proses merger dan ada juga perusahaan yang berhenti beroperasi karena bangkrut,” ujarnya.
Cimahi sengaja tidak mengeluarkan lagi izin bagi investasi tekstil dan garment karena dianggap sebagai industri perusak lingkungan. Saat ini, kota yang terdiri dari tiga kecamatan ini tengah fokus mengembangkan industri kreatif khususnya animasi dan film.
Agus menyebutkan, total nilai investasi sejak Cimahi berdiri 2001-2014 terdapat ada pengusaha 2.100 dengan nilai investasi Rp6,3 triliun.
”Nilai investasi tertinggi terjadi pada 2010 senilai Rp2,8 triliun. Pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan sehingga pada 2014 nyaris sulit diidentifikasi adanya investasi yang masuk,” ujarnya. (rls/asp)
