Sesuai data pelanggan PLN ada 39.668 KK yang sudah menikmati listrik dari jumlah 46.826 KK di Kecamatan Lembang. Artinya masih ada sekitar 7.158 KK di Lembang yang belum teraliri listrik. Seperti yang paling banyak di RW 12 Desa Suntenjaya Lembang, di sana terdapat 20 KK yang belum teraliri listrik.
Manager PLN Rayon Lembang Ali Ghorky menyatakan, ribuan warga masih belum menikmati aliran listrik di wilayah Lembang. ”PLN hanya merupakan operator teknis yang melayani listrik. Selebihnya untuk program Lisdes merupakan tanggung jawab dari pemerintah, yang mana pemerintah akan mentenderkan kepada pihak ke tiga untuk melakukan pengajuan pemasangan meteran baru kepada PLN,” kata Ali kepada wartawan, kemarin (5/2).
Sedangkan untuk pemasangan umum, menurutnya, warga masyarakat bisa menghubungi Call Center di 123. Untuk websitenya bisa mengklik www.pln.co.id. dan sosial media. Dengan tarif biaya pemasangan mulai dari Rp444.000 untuk daya 450 watt, yang terdiri dari BP, Token dan Meterei belum termasuk biaya instalasi dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Sementara itu, Camat Lembang Endang Hadiat mengatakan, jumlah tersebut tidak serta merta merupakan jumlah warga Lembang yang belum teraliri listrik. Pasalnya, tidak setiap KK memiliki bangunan rumah sendiri yang harus menggunakan listrik sendiri. Bahkan dalam satu kasus, satu bangunan rumah terdapat beberapa KK.
Hal inilah yang menjadikan banyak KK di Lembang belum bisa dikatakan menikmati listrik sendiri. ”Dalam satu rumah itu ada 2 KK bahkan lebih. Biasanya ada pasangan yang baru nikah ada yang masih menumpang di rumah orang tuanya, atau banyak kemungkinan lain yang menyebabkan dalam satu rumah terdapat beberapa KK,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Bina Marga KBB, masih banyak ribuan KK yang belum menikmati listrik. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pertambangan Dinas Bina Marga KBB, Dani Prianto Hadi membenarkan, saat ini warga di KBB masih ada yang belum menikmati pasokan listrik dari PT PLN. ”Ada 112. 481 KK dari total 443.301 KK di KBB yang belum menikmati listrik. Artinya, sekitar 25 persen belum merasakan pasokan listrik tersebut,” kata Dani.
Diakui Dani, sesuai data di lapangan, saat ini baru 336.113 KK yang sudah menikmati penerangan dari PT PLN. Pihaknya, juga tentu terus melakukan pembenahan agar pasokan listrik ini dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Bandung Barat.
”Setiap tahun pemda mengalokasikan bagi 1000 hingga 1500 KK untuk mendapat listrik desa. Bahkan, pemda memberikan hibah khusus pasokan listrik ini hingga Rp 2 miliar lebih,” katanya seraya menyebutkan pertumbuhan pasokan listrik setiap tahunnya hanya 0,18 persen di KBB.
Masalahnya, kata dia, sehebat apapun Pemkab Bandung Barat, jika tidak didukung oleh PT PLN, tentu pihaknya tetap mengalami kesulitan. ”Tugas pokoknya kan ini dari PT PLN. Sebagai pelayanan publik soal penerangan listrik, seharusnya PT PLN bisa mendata ke lapangan atau melakukan koordinasi dengan warga. Padahal, kita sudah memberikan surat kepada PT PLN melalui Pemprov Jabar, nanti pihak pemprov yang memberikan kepada PT PLN,” terangnya. (drx/fik)
