oleh

Pemprov Gandeng PMO

Berperan sebagai Konsultan Jelang  Ajang PON XIX

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menganggarkan Rp 4 miliar untuk membiayai Project Manager Office (PMO) yang bertugas membantu kerja Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX. Ajang akbar ini rencananya akan digelar pada 2016 mendatang.

PON XIX jabar
ADA DANA KHUSUS: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (tengah) bersama pemenang lomba desain logo dan maskot PON XIX yang akan digelar di Jabar pada 2016 mendatang. Pemprov Jabar menggelontorkan Rp 4 miliar menyewa PMO untuk PON XIX ini.

’’Pemilihan PMO itu melewati proses tender yang kini tengah berlangsung,’’ kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan belum lama ini.

Menurut Aher, sapaan akrab Heryawan, selain menyediakan PMO yang akan bekerja dalam kontrak setahun ini, Pemprov Jabar juga tengah menggelar tender untuk Markom (Marketing Komunikasi) perhelatan PON XIX. Markom ini termasuk mencari sponsor. ’’Uangnya digunakan untuk apa, dapat berapa? Kalau sponsor perusahaan misalnya pasti ingin ditampilkan di media dalam ruang, atau di luar,’’ kata dia.

Aher mengatakan, sengaja menyewa PMO agar perhelatan PON XIX di Jawa Barat berjalan dengan baik. Selain itu, Pemprov Jabar juga tidak ingin tersandung masalah. ’’Kita terus berkonsultasi dengan BPKP, oleh karena itu BPKP masuk menjadi bagian Pengurus Besar PON,’’ kata dia.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, PMO itu bertugas membantu PB PON. Sebab, sebagian besar panitia adalah birokrat. Sehingga, dari sisi waktu tidak bisa all-out. ’’Maka kita minta pendamping sebagai konsultan, itu namanya PMO,’’ kata dia.

Ahmad mengatakan, penggunaan PMO itu meniru perhelatan Sea-Games di sejumlah negara. Beberepa event olahraga internasional ada PMO. Dalam proses tender yang sedang berlangung saat ini sudah 27 badan usaha penyedia jasa yang melamar, tapi hanya enam di antaranya yang memasukkan dokumen.

’’Kita akan melakukan beauty-contest. Dengan melihat kelengkapan administrasinya, serta tenaga ahlinya, serta diverivikasi faktual,’’ kata dia.

Ahmad mengatakan, posisi PMO dalam PON sebelumnya biasanya dikerjakan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). KONI juga memberikan layanan kosultasi, memberikan layanan jasa tapi nilainya jauh lebih besar. ’’Kita juga canggung nyuruh KONI, (PMO) ini betul-betul pihak ketiga sehingga bisa membantu kita,’’ kata dia.

Menurut Ahmad, dengan keberadaan PMO itu, KONI diposisikan sebagai penanggung-jawab kegiatan. ’’Kita ingin mendudukkan KONI sebagai penanggunjawab utama, sebagai bosnya,’’ ujarnya. (tm/tam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga