BANDUNG– Ombudsman menelusuri kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Jabar berinisial R, dengan memeriksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Subang.
Kepala Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto mengutarakan, pihaknya memeriksa Disdukcapil atas dasar laporan masyarakat terkait identitas R.
“Respon dari masyarakat atas produk disdukcapil terkait identitas seseorang. Laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama, hari ini kita minta klarifikasi secara langsung ke kadisdukcapil dan jajarannya lengkap hadir,” kata Haneda dilansir RMOLJabar, Senin (20/1).
Lebih lanjut Haneda mengatakan, pihaknya tidak akan memeriksa Universitas Padjajaran (UNPAD) yang juga terkait kasus ini.
“Memanggil tidak, tapi kemungkinan koordinasi karena itu tidak terlepas dari laporan terkait inisial R ini. Tidak hanya UNPAD, dengan KPU pun kita akan berkoordinasi. Kami fokus pada Disdukcapilnya karena pelapor ini menyampaikan pada Ombudsman ini teradu atau terlapornya ini adalah disdukcapil Subang,” tambah Haneda.
Haneda menambahkan, dalam permasalahan ini diduga terjadi kelalaian dan ketidak cermatan. Tidak hanya terjadi di Disdukcapil tapi di lembaga terkait lain.
“Ini baru dugaan-dugaan, hal tersebut ada (ketidakpatuhan serta ketidak cermatan administrasi), hanya kita belum bisa simpulkan karena kita belum menyusun LHP kami. Kemungkinan kelalaian itu ada, bukan hanya di Disdukcapil tapi di (lembaga lain terkait) juga kemungkinan ada,” jelas Haneda.
Selanjutnya Ombudsman akan mereview hasil pemeriksaannya terkait kasus ini. “Setelah dari Disdukcapil Subang, kita akan mereview kembali hasil pemeriksaan kita,” ujar Haneda.
Salah satu anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) diduga telah memalsukan ijazah di bagian tahun kelahiran. Kasus ini muncul setelah adanya laporan masyarakat kepada pihak Universitas Padjajaran (UNPAD), sebagai tempat belajar anggota wakil rakyat tersebut.
Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik UNPAD, Aulia Iskandarsyah membenarkan, atas adanya pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan salah satu alumni yang kini duduk di kursi DPRD Jabar.
Dengan adanya laporan pengaduan tersebut, pihak universitas langsung merespon cepat laporan aduan dengan memproses dan melakukan penelusuran data dan sebagainya, demi mendapatkan jawaban atas dugaan pengaduan tersebut.
