“Karena judex juris telah menunjukkan adanya kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya maka harus dibatalkan,” cetus Andi.
Pada tingkat pertama, Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan USD 5,26 juta.
Sedangkan pada tingkat banding, Anas mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun penjara. Namun KPK mengajukan kasasi terhadap putusan itu sehingga Mahkamah Agung memperberat Anas menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp 5 miliar subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan dan ditambah membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider 4 tahun kurungan, serta ditambah hukuman pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.
Putusan PK terhadap Anas ini, menggurkan 14 tahun penjara pada tingkat kasasi yang diajukan KPK. Anas dihukum 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada tingkat PK.
Selain itu, Anas Urbaningrum juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 dan USD 5.261.070. Apabila Anas tidak membayarkan uang pengganti satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.
“Jika tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujar Andi.
Selain itu, juga membatalkan pidana tambahan yang semula pencabutan hak politiknya tanpa batasan. Kini pada tingkat PK, pencabutan hak politik Anas hanya 5 tahun usai menjalani pidana pokok.
“Judex juri dalam putusannya telah menunjukkan kekeliruan yang nyata, penjatuhan pidana tambahan berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik dikenakan tanpa batasan waktu. Hal itu tidak dibenarkan, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” pungkasnya. (jpc/drx)
