BANDUNG – Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Setia Mulyawan menyebutkan, pemberlakuan kebijakan New Normal akan menjadi ujian bagi efektivitas untuk mengatasi kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, ekonomi dan kesehatan masyarakat menjadi indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga Kebijakan PSBB yang diambil selama ini memang telah melahirkan Trade Off antara kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Dengan kata lain, jika diberlakukan secara ketat, PSBB akan memberi dampak positif bagi ikhtiar memutus rantai penularan Covid-19.
’’Nah jika PSBB diberlakukan untuk jangka waktu yang terlalu panjang, akan berdampak sebaliknya bagi perekonomian negara kita,” ucap Setia saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (27/5).
Ekonom UIN Bandung itu menilai, PSBB telah menyebabkan aktivitas ekonomi sebagian masyarakat terhenti, produktivitas masyarakat menurun, pendapatan masyarakat berkurang, serta jumlah barang dan jasa yang dihasilkan menjadi terbatas.
Kondisi ini apabila berlangsung terus menerus, akan mengakibatkan semakin memburuknya kondisi perekonomian.
Bagi pemerintah, PSBB juga menjadi beban yang tidak ringan, kemampuan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBN untuk menopang biaya sosial-kesehatan menjadi sangat besar.
Iapun menjelaskan, kebijakan New Normal memang menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, sebab, sambung dia, keadaan perekonomian juga harus diselamatkan.
“Kebijakan ini akan menjadi stabilisator terciptanya ekuilibrium baru dalam perekonomian. Namun demikian, langkah ini perlu mempertimbangkan beberapa hal,” jelasnya.
Pertama, ungkap dia, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara sistemastis dan bijak dan gunakan istilah-istilah yang lebih familiar di masyarakat dengan latar belakang yang beragam.
“Ketika mensosialisasikan dengan istilah familiar, masyarakat akan memahami bagaimana kebiasaan baru, pakem baru, budaya bersih baru yang harus dilakukan pada masa mendatang,” ungkapnya.
Kedua, ucapnya, momentum penerapan New Normal harus tepat waktunya, sehingga ketika melihat perkembangan kasus Covid-19, jangan sampai kebijakan ini diberlakukan pada saat angka penularannya masih progresif.
“Kemungkinan meningkatnya angka penularan sebagai akibat mudik lebaran yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan juga perlu diperhitungkan,” ucapnya.
Ketiga, perlu klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang akan mulai dilonggarkan agar geliat aktivitas ekonomi yang diharapkan tidak kemudian diikuti oleh meningkatnya angka penularan Covid-19 yang jauh lebih merugikan.
