“Ini masalah komunikasi dan informasi saja. Jadi, kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di bjb sebesar Rp2,5 triliun khusus untuk UKM,” ucapnya.
Saat ini, pertumbuhan kredit di Jabar berada di atas rata-rata nasional, yakni lima persen. Menurut Setiawan, jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, hal itu akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
“Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat,” katanya.
Setiawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar akan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas. Termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi.
Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, kata Setiawan, mesti dipermudah. Kemudian, perbankan mesti proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar.
“Semua program kreditnya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bank-bank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia mengatakan, komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kepada UMKM.
“Lebih banyak kendala komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kami lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada program kredit,” kata Wimboh.
Wimboh menyatakan, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jabar. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi COVID-19.
“UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstrukturisasi, dan juga modal kerjanya dijamin oleh pemerintah,” kata dia.
Wimboh mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi bunga kredit bagi UMKM, demikian juga dengan industri padat karya namun, untuk industri padat karya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut.
“Korporasi padat karya dijamin. Tapi diskusi korporasi ini kan perlu waktu, sehingga kami mulai dari apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit, apakah faktor pemasaran, faktor bahan baku, ini lebih kompleks,” katanya. (ant)
