JAKARTA – Setelah berjalan selama dua tahu, Program Citarum Harum yang dijalankan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dilakukan evaluasi perkembangannya oleh Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memaparkan progres Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum alias Citarum Harum dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dua Tahun Penanganan DAS Citarum di Kantor Kemenko Maritim di Jakarta.
Menurut Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil, Citarum Harum mengalami banyak kemajuan setelah dua tahun berjalan. Mulai dari penanganan limbah industri, pemantauan kualitas air, sampai penanganan sampah di DAS Citarum.
“Dilaporkan selama dua tahun progres perbaikan sudah mencapai angka sekira 30 persen dari target. Di akhir 2023 nantinya progres harus sudah mendekati 100 persen,” kata Emil saat ditemui usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (17/10).
Emil mengatakan, salah satu tantangan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum adalah lahan kritis atau lahan tidak produktif. Menurutnya, ada sekira 60.000 hektar lahan kritis di luar kawasan hutan.
“Permasalahan mendasar ternyata ada di lahan kritis karena masih 60 ribu hektare yang belum tertangani saking luasnya. Kita butuh 24 juta pohon untuk ditanam. Semoga itu terselesaikan dengan kolaboratif,” ucap Emil.
Dalam rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Emil mengusulkan agar pencairan bantuan dana sebesar 100 juta dollar Amerika atau kurang lebih Rp1,4 triliun dari Bank Dunia dipercepat untuk menyelesaikan persoalan sampah Sungai Citarum.
“Untuk pencairan dana Bank Dunia dipercepat agar program-program kita bisa dilaksanakan,” katanya.
Emil pun berharap rapat koordinasi seperti ini rutin digelar karena persoalan DAS Citarum sangat kompleks. Tujuannya, lanjut Emil, agar soliditas semua pihak yang terlibat dalam program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum terjaga.
“Citarum sangat kompleks, kalau jarang rapat akan banyak miskomunikasi. Jadi, kita rutinkan dan tiap akhir tahun kita lapor ke presiden,” pungkas Emil. (mg1/yan)
