Anggota DPR RI Dede Yusuf Serap Aspirasi

BALEENDAH – Anggota DPR RI Dari fraksi partai demokrat H. Dede Yusuf Macan Effendi melaksanakan berbagai kegiatan di daerah pemili­han Jawa Barat II yaitu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat pada 10 hingga 18 November 2018.

Dalam rangka reses perorangan ang­gota DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2018-2019, Dede Yusuf ber­temu masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melaksan­kan berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat yang ada di wilayah kab. Bandung dan bandung barat.

MENYAPA WARGA: Anggota DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi bersilahturahmi dengan menemui konstituen yang terdiri dari ibu-ibu di kecamatan Baleendah

“Setiap anggota DPR RI ada wak­tunya yang disebut dengan reses yaitu kegiatan DPR di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung” kata dede yusuf macan effendi yang akrab di sapa kang Dede, saat ditemui di Baleendah, Selasa (20/11).

Dede mengatakan, reses dilakukan dengan menjumpai konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, diantaranya di desa Mang­gungharja Kecamatan Ciparay Ka­bupaten Bandung.

Menurutnya, reses dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh ang­gota DPR RI perseorangan maupun secara berkelompok untuk melihat langsung program pemerintah pusat apa berjalan dengan baik atau tidak di daerah pemilihannya.

’’Jadi kita harus turun langsung untuk melihat program-program pusat dengan cara menanyakan langsung ke masyarakat, sehingga nantinya akan jadi masukan untuk perbaikan,”jelas Dede ketika ditemui belum lama ini.

Dede menutup rangkaian reses dengan mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis bagi masy­arakat yang diselenggarakan di RDUD Cililin Kabupaten Bandung Barat yang bekerjasama dengan GP Farmasi.

Dia mengingatkan pemerintah un­tuk memperhatikan kesehatan ma­syarakat dan jangan hanya memikir­kan pembangunan infrastruktur saja. Sebab, saat ini kemampuan anggaran BPJS sudah terbatas, ada banyak tung­gakan BPJS yang belum dibayar.

”Pemerintah sebaiknya ada skala prioritas dalam menggulirkan pro­gram. Masa dana ratusan triliun untuk infrastruktur ada, sementara dana puluhan trilun untuk menolong rakyat (operasi katarak) tidak dip­rioritaskan,” cetus dede. (adv/yul)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan