oleh

Dewan Masih Pakai Mobil Operasional Lama

Selain itu, rencana ini juga dalam prosesnya melalui pengadaan. Dengan kata lain, harus ada usulan dan prosedur yang diajukan oleh anggota yang meminjam dan baru pimpinan dewan yang akan menyampaikan ini kepada setwan.

Namun sampai saat ini, dirinya belum pernah mengajukan keinginan tersebut. Sebab, harus melalui rapat pimpinan terlebih dahulu. Bahkan, waktu usai pelantikan anggota dewan lalu pihaknya sepakat tidak akan ada mengajukan kendaraan operasional.

Ineu menegaskan, untuk usulan mobil dinas dan mobil pinjam pakai, prosedurnya dikoordinasikan bersama-sama antara komisi I dan Biro Asset sebagai mitra kerja. Tetapi usulan ini belum disampaikan secara resmi kepada Biro Aset. ”Dan belum ada pembelian,” tegasnya.

Anggota Komisi I Hasbullah mengatakan, untuk pengadaan kendaraan operasional sebenarnya kewenangannya ada di Biro Pengelolaan Barang Daerah. Setiap tahunnya, kata dia, Biro ini mengadakan pengajuan kendaraan untuk operasional dinas bahkan pada 2015 Sekretaris Dewan mendapatkan enam unit kendaraan operasional jenis Hi Ace.

Selain itu, biro PBD juga mengadakan pembelian mobil double cabin ber-cc besar untuk OPD-OPD di Pemprov Jabar. Salah satunya untuk Satpol PP Jabar yang digunakan untuk mobil lapangan.

Sedangkan, untuk dewan selain Hi Ace, pihaknya juga kendaraan untuk pimpinan dewan sebagai kendaraan dinas sebab ini telah diatur dalam PP No 24 tahun 2004 tentang kedudukan pimpinan dan anggota dewan. Sehingga pimpinan berhak memiliki mobil jabatan sebagai mobil dinas.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.