Pembangunan itu, lanjutnya, harus berkeadilan pada masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pengembang jangan sampai menjadi dominan. Jangan sampai sarana prasaran yang disiapkan termanfaatkan pengembang. ’’Itu kebalik-balik. Seharusnya, pengembang yang persiapkan infrastruktur untuk pengembangan kawasan bisnisnya, sebelum pembangunan,’’ tandas politikus PDI Perjuangan itu.
Folmer meminta tak ada salah sangka. Maka, bukan tepat tidak tepat. Pengembangan kawasan Gedebage, sudah tertuang dalam RPJMD dan RDTRK. Dewan melihat terang dia, ada 300 hektar lahan dikuasai investor, tetapi kajian amdal yang dibuat sebatas keperluan imvestor. Padahal yang namanya amdal harus menyeluruh, karena masterplan-nya melingkupi kawasan.
’’Tim amdal harus membangun dulu danau retensi sebelum membangun yang lain, sebab daya dukung lingkungan menjadi busur. Pematangan lahan contoh kawasan di Gedebage jadi daerah banjir yang cukup parah,’’ sebut Folmer.
Ke depan kawasan Gedebage, dilengkapi sarana prasarana transportasi publik. ’’Kita berharap pembangunan Kota Bandung disenergikan dengan akademisi. Perguruan tinggi harus dilibatkan dalam penelitian bersama untuk mendapatkan rujukan kawasan Gedebage, jadi kawasan yang sesuai dengan RPJMD,” pungkas Folmer. (edy/vil)
