jabarekspres.com, JAKARTA – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seolah hilang tanpa jejak. Setelah groundbreaking dilakukan Presiden Joko Widodo pada 21 Juni tahun ini, hingga kini proyek tersebut belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Pinjaman yang tidak kunjung turun hingga pembebasan lahan yang terkendala dianggap sebagai biang keroknya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kendati secara finansial masih terkendala, progress proyek harusnya sudah terlihat.
”Kan tidak cuma soal keuangan dan loan. Teknis tidak pernah dilihat,” kata Basuki kepada wartawan di Kementerian PUPR kemarin (25/7).
Menurut Basuki, secara teknis, pihaknya sudah mengambil langkah. Jalur yang akan dilalui kereta cepat Jakarta-Bandung itu kini sedang di-review oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang diketuai Direjn Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto. Basuki menuturkan, saat proyek kereta cepat mulai digarap.
Pihaknya telah mengajukan usulan teknis mengingat jalur yang akan dilalui kereta cepat tersebut rawan terjadi gerakan tanah. Basuki mengusulkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menggarap proyek untuk menggunakan KKJTJ dalam memeriksa kondisi di lapangan.
”Kemarin (Senin), dirut KCIC datang. Mereka sudah melalukan sesuai saran saya menggunakan KKJTJ. Sekarang, KKJTJ sedang melakukan review,” kata Basuki.
”Review-nya dilakukan segmen per segmen. Kalau sudah ada approval, (proyek) baru boleh dilaksanakan,” tambahnya.
Basuki menabahkan, hasil review KKJTJ itu rencananya akan keluar pada minggu ketiga Agustus. Setelah hasilnya keluar, sertifikasi akan dilakukan.
”Apakah desainnya sudah baik, tanahnya sudah baik. Itu akan menentukan (proyek) bisa dilaksanakan atau tidak. Saya akan sertifikasi nanti,” terangnya. (and/rie)