BANDUNG – Untuk membantu para korban bencana alam Pemerintah Provinsi daerah (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) mengalokasikan anggaran Rp 6 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Jawa Barat mengatakan, bantuan tersebut nantinya akan diberikan untuk pemulihan pasca bencana khususnya kepada para korban banjir dibeberapa wilayah di Jabar.
Selain itu, Emil-Sapaan akrab-Ridwan Kamil telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di enam daerah. Di antaranya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Karawang dan Indramayu.
“Adanya bencana alam yang terjadi di Jawa Barat tidak bisa dielakan dan ini merupakan bagian dari musibah. Hal ini tidak terlepas dari cuaca ekstrem dengan curah hujan sangat tinggi,’’kata Emil kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Sate, Jumat (3/1).
Dia mengatakan berdasarkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jabar sudah 12 tahun ini paling tinggi.
“Disebut hujan yang besar itu kan sekitat 100 mm, ini di halim itu 377 mm. Jadi memang pertahanan sistem yang normal ini mengalami banyak kendala,” kata dia.
Emil mengimbau kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. Sebab, semua harus fokus pada situasi tanggap darurat. Terlebih banjir tidak hanya melanda Jabar saja, melainkan DKI dan Banten mengalami hal serupa.
“Jadi dengan status tanggap darurat maka kita akan memberikan bantuan mungkin sekitar Rp 5 atau Rp 6 miliar kepada daerah-daerah tersebut untuk recovery dan pertolongan tanggap darurat,” sebut Emil.
Sementar itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Didi Adji Siddik mengatakan peristiwa kebencanaan yang terjadi di Jabar setiap tahunnya mengalami kenaikan. Bahkan, pada 2019 lalu mengalami kenaikan dua kali lipat.
Dia menyebutkan, pada 2015 tercatat ada 532 bencana 2016 ada 1133 bencana, 2017 sampai 2018 ada 1784 bencana dan 2019 ada melonjak menjadi 2084 bencana.
Didi menuturkan, data tersebut diperoleh dari pusat data informasi yang melakukan pemantauan dan pencatatan realtime selama 34 jam.
