NGAMPRAH– Pembahasan RPJMD yang memasuki injury time akhirnya bisa diselesaikan dengan baik antara Pemkab Bandung Barat dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat. Jika terlambat, sanksi administratif yakni tidak dibayarkannya hak keuangan selama tiga bulan bisa diterima Bandung Barat.
Rampungnya RPJMD 2018-2023 ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan (MoU) bersama DPRD Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah program unggulan yang telah dicanangkan Pemkab Bandung Barat dengan visi Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius (AKUR) akan segera terealisasi.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara menyatakan, realisasi program tersebut menjadi tanggung jawab semua elemen Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, termasuk di dalamnya legislatif.
“Visi-misi AKUR ini sudah bukan lagi milik Aa Umbara dan Hengki Kurniawan, AKUR ini sudah menjadi visi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang di dalamnya ada eksekutif dan legislatif,” kata Umbara usai Rapat Paripurna DPRD KBB membahas laporan Pansus RPJMD 2018-2023 dan penandatanganan kesepakatan (MoU) RPJMD 2018-2023, di Grand Hotel Lembang, belum lama ini.
Salah satu program unggulan yang menjadi prioritas adalah optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Bandung Barat. Sebab, sektor pariwisata merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Bandung Barat.
“Rencananya pengelolaan pariwisata akan di kelola oleh perusahaan daerah oleh karena itu salah satunya kita bedah akses dulu jalan diperbesar, dan dibedah potensi yang ada. Harus tegak lurus antara uang yang keluar dan uang yang masuk,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dibutuhkan kerja keras dan peran semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk merealisasikan seluruh program yang telah dicanangkan dalam RPJMD KBB lima tahun ke depan. “Kita akan berupaya untuk menyukseskan segala program yang ada dalam RPJMD,” tandasnya. (drx)
