Pemkab Diminta Perhatikan Mutu Pendidikan dan Kesehatan

NGAMPRAH– Kepemimpinan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna beserta wakilnya Hengki Kurniawan, diminta untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Sebab, bidang kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan bagi suatu daerah.

“Memang saat ini fokus eksekutif pada perbaikan infrastruktur. Memang infrastruktur bagus karena untuk merealisasikan visi misi dan janji politik pemerintah. Namun jangan lupakan yang lainnya, terutama bidang kesehatan dan pendidikan,” kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan di Padalarang, kemarin (7/11).

Bagja mengungkapkan, alasan pemerintah daerah harus memprioritaskan dua bidang tersebut karena dari segi pelayanan selama ini masih belum maksimal. Dia mencotohkan, untuk bidang kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang selama ini dijadikan sebagai ujung tombak bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga kini pun masih belum maksimal.

“Puskesmas dan rumah sakit di KBB cukup banyak yang tidak memenuhi persyaratan, khususnya yang untuk melayani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seperti ketersedian ruangan kelas 1,2 dan 3, termasuk ruangan emergency, ternyata itu masih tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu, banyak hal yang harus dibenahi oleh eksekutif,” ungkapnya.

Bagja menuturkan, ada syarat utama agar kualitas kesehatan di KBB semakin berkualitas. Di antaranya penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang maksimal dan merata agar semua masyarakat KBB berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Menurut Bagja, saat ini Komisi IV DPRD KBB bersama eksekutif khusunya Dinas Kesehatan KBB pun sedang fokus pada penyesuaian dengan lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 (Permenkes 30/2019) tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Adapun lanjut Bagja, jika diklasifikasikan ada 2 persoalan yang harus segera diselesaikan terkait permasalah kesehatan di KBB saat ini. Pertama dari segi anggaran dan persoalan kebijakan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran kesehatan di Bandung Barat. Hasilnya, semua kita sudah klasifikasikan dan membuat action plan. Sehingga pada 2020 terkait persoalan anggaran dan kebijakan akan terus kita dorong,” kata Bagja.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan