JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu ujung tombak perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang menjamin kemudahan pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.
Saah satu permasalahan klasiknya, adalah tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Ini menjadi salah satu hal yang diperjuangkan NasDem untuk kesejahteraan masyarakat. Jaminan perizinan lewat perundangan, harusnya disederhanakan.
“Perlu ada sebuah platform yang memberikan jaminan perizinan yang sangat sederhana. Dan itu harus dalam bentuk perundangan-undangan,” ujar politisi Partai NasDem, Ade Sudrajat Usman, Selasa (26/2).
“(Perundangan-undangan) harus bankable, cukup dengan NPWP sudah selesai (mendapatkan modal). Bahwa kalau sudah ber-UMKM, ber-NPWP, dan perputarannya misalnya tidak lebih dari Rp 50 juta per bulan itu sudah bisa dibantu perizinannya,”’kata Caleg DPR-RI NasDem dapil Jawa Barat II itu.
Dia berpendapat, segala perundang-undangan di Indonesia harus terus diperbaharui sesuai dengan kondisi saat ini. “Kita perlu membuat undang-undang UMKM yang sesuai kondisi dan situasi saat ini. Harus teratur dan terarah,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ade mengatakan, dalam mengembangkan UMKM koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena kata dia, saat ini pengembangan UMKM masih dilakukan oleh berbagai kementerian dan instansi.
“Pengembangam UMKM masih overlapping. Baiknya tidak boleh tumpang tindih, harus di satu titik,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perlu adanya sebuah data terbaru terkait perkembangan UMKM di Indonesia. Data tersebut yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur dan rencana pengembangan UMKM ke depan.
“Data harus update, misalnya berapa ribu UMKM yang baik kelas. Itu juga untuk melihat keberhasilan ekonomi kita, berapa pengangguran kita. Karena sudah pasti itu akan berdampak. Kalau tidak ada UMKM yang naik kelas, artinya perekonomian stagnan,” tutur Ade.
Di kesempatan lain, politisi Partai NasDem Irma Suryani juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan sektor produktif bagi UMKM. Yaitu dengan skema Kredit Usaha Rakyat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha.
“Merekomendasikan pada pemerintah agar meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha-usaha ultra- mikro melalui parlemen atau fraksi,” kata Irma.
