Irma juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah agar dapat mengekspor produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital. Kemudian, mendorong pemerintah untuk meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat.
“Mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers,” ucapnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdulah menyebutkan meskipun perbankan sulit mengucurkan kredit bagi UMKM, namun terdapat skema credit channelling yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan kredit.
Lewat skema tersebut, perbankan memberikan kredit ke koperasi, yang selanjutnya kredit diteruskan ke UMKM.
“Biasanya yang unbankable itu bisa jadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kalau anggota KSP dana itu ga usah pakai jaminan. Tetapi enggak bisa lebih lebih banyak, paling Rp5 juta,” katanya.
Skema ini, lanjut Rusli, menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak bankable untuk mendapat akses dana dari koperasi.
Menurutnya, mayoritas Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada saat ini sudah bisa mengucurkan dana kepada anggotanya termasuk pelaku UKM tanpa menaruh jaminan.
“Banyak koperasi simpan pinjam KUD di desa misal, udah enggak usah pakai jaminan. Jaminannya ya usahanya itu, enggak perlu BPKB dan lain-lain. Karena mungkin trust-nya itu udah kenceng di situ,” paparnya. (*)
