Dorong Swasembada Jagung, Pemerintah Harus Tingkatkan HPP

SOREANG – Untuk mendo­rong daya minat petani agar menanam jagung, pemerintah harus memperhatikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat musim panen.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengakui sa­lah satu permasalahan utama budi daya jagung hibrida di wilayahnya adalah minimnya lahan pengeringan. Hal itu tak jarang membuat kadar air jagung pipil hasil panen para petani tak memenuhi standar yang disyaratkan oleh industri. Selain itu, problem yang dikeluhkan para petani perihal harga jual.

”Kendalanya adalah biaya operasional alat pengering ternyata tinggi karena mem­butuhkan solar dan listrik. Jadi untuk mendorong swa­sembada jagung belum bisa maksimal, karena efisien oprasional petani belum mak­simal,” kata Tisna saat ditemui diruang kerjanya di Soreang, kemarin (9/5).

Menurut Tisna, saat ini rata-rata kadar air jagung petani Kabupaten Bandung berkisar antara 14-15 persen. Padahal sesuai standar, kadar air yang baik maksimal sampai 12 per­sen. Distan sendiri sampai saat ini belum bisa mengalo­kasikan anggaran untuk peny­ediaan lahan pengeringan. Sebab, Dana Alokasi Khusus lebih banyak digunakan untuk pembangunan jaringan iri­gasi, jalan usaha tani, dan program infrastruktur pen­dukung lain.

Tisna menambahkan, pi­haknya sempat memberikan solusi dengan bantuan alat pengering guna mengatasi minimnya lahan pengeringan tersebut. Namun kenyataan­nya, penggunaan alat peng­ering tersebut sulit diterapkan.

Kondisi itu diperparah dengan harga jual jagung di tingkat petani yang jarang mencapai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.150 per kilogram. Dengan harga jual Rp 1.500 – 2.000 per kilogram, petani pun malas untuk mengeringkan jagung sampai kadar air yang ideal.

Meskipun demikian, saat ini Distan Kabupaten Bandung tengah menjalin kerja sama dengan Lembaga Ilmu Peng­etahuan Indonesia (LIPI). Rencananya LIPI akan mem­berikan bantuan alat peng­ering yang berbahan bakar alami seperti tongkol jagung, sehingga tidak memerlukan biaya tinggi dalam pengope­rasiannya.

”Hal itu diharapkan bisa menjadi solusi untuk meny­elamatkan hasil panen jagung petani, saat ini kami terus digenjot oleh pemerintah pusat dalam rangka swasembada,”akunya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan