BANDUNG – Pemkot Bandung mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 53,7 miliar. Dana tersebut rencanannya akan digunakan untuk program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bandung dengan target pengentasan 699 ha wilayah kumuh.
Koordinator Kotaku Kota Bandung, Dede Kahiyat mengatakan,
Kotaku merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan menghapuskan kekumuhan di perkotaan. Program ini mulai bergulir sejak 2016.
Menurutnya, di Kota Bandung sebetulnya terdapat 1.457 ha wilayah yang terdata sebagai kawasan kumuh. Namun, pada 2017, Tim Kota mengklaim telah menyelesaikan program Kotaku seluas 215 ha sehingga tinggal menyisakan 1.242 ha untuk digarap.
Untuk itu, dia berjanji akan meningkatkan kinerja agar semakin banyak kawasan kumuh seluruhnya bisa tertangani. Termusuk dengan mengintegrasikan Kotaku dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
“Ada program yang berpotensi berkolaborasi dengan Kotaku, yaitu PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan,” jelas Dede ketika ditemui di Balai Kota kemarin. (6/7).
Menurut Dede, Kotaku dan PIPPK sama-sama bertujuan melaksanakan pembangunan secara terpadu di wilayah-wilayah. Bahkan, PIPPK lebih bisa menjangkau hingga ke tingkat RW.
Beberapa kegiatan Kotaku tidak jauh berbeda dengan PIPPK, terutama terkait perbaikan infrastruktur. Kotaku, kata dia selain membina, juga mengarah pada bidang yang sama, terutama soal sanitasi dan kegiatan infrastruktur lainnya. “Karena target kami itu kekumuhan 0% di tahun 2019,” ujar Dede.
Pihaknya juga memandang perlu adanya integrasi kegiatan dengan program Pemkot Bandung agar tidak saling tumpang tindih. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih efektif. “Kotaku ini sudah terbangun di 151 kelurahan. Harapannya bisa menjadi dokumen Musrenbang dinas terkait atau reses untuk menggarap kegiatan. Karena itu perencanaannya sampai tahun 2021. Target nol kumuh di sana ada,” jelas Dede.
Menurut Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial, jika target 699 ha dalam setahun itu terasa berat, kolaborasi dengan program Pemkot Bandung adalah pilihan terbaik. “Pentingnya sinergitas dan integrasi antara program Kotaku dengan program pembangunan dari APBD Kota Bandung salah satunya bisa dengan PIPPK, kemudian program pembangunan dari dinas-dinas yang ada. Jangan sampai nanti overlap,” ucap Oded.
